PEKANBARU - Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Solo Riau (PAMOR), Bagus Santoso menyampaikan aspirasi pelaku UMKM di bidang kuliner terkait pengutipan pajak daerah.

Disampaikan Bagus, bahwa saat ini kondisi harga bahan pangan yang tidak stabil, pelaku UMKM harus dibantu dengan cara memberikan keringanan biaya retribusi pendapatan asli daerah (PAD). 

Karena menurut dia, kehadiran pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan peluang kerja dan mampu menggeliatkan ekonomi masyarakat.

Untuk itu, Bagus mengusulkan kepada pemerintah terutama untuk Dinas atau Badan Pendapatan Asli Daerah agar bisa meringankan pajak daerah kepada pelaku UMKM. 

"Khususnya usaha mikro seperti pedagang bakso. Jangan dijadikan sasaran kenaikan PAD yang dipungut retribusi tinggi. Karena perlu disadari, disinilah peluang kerja dalam menggeliatkan ekonomi rakyat,” kata Bagus, saat acara HUT ke-5 PAMOR di Pekanbaru, Sabtu (13/8/2022) malam. 

Bagus yang juga menjabat Wakil Bupati Bengkalis mengatakan, mayoritas pengurus dan anggota PAMOR berusaha bergerak dalam sektor kuliner. 

Dijelaskan dia, PAMOR diisi dari berbagai latar belakang profesi. Namun, terdapat 1.037 orang yang merupakan pelaku usaha kuliner. Berdasarkan data dari Paguyuban Pedagang Bakso Seluruh Riau (PBSR) terdapat 307 warung bakso di Kota Pekanbaru. 

“Pamor begitu lengkap latar belakang dari berbagai profesinya ada 1.037 pelaku usaha mikro. seperti contoh yang di Kota pekanbaru dari data PBSR 307 warung bakso. Maka diperkirakan ada perputaran yang besar. Untuk itu kami tetap menunggu kebijakan dari pemerintah,” kata Bagus. 

Gayung bersambut, Gubernur Riau Syamsuar langsung menanggapi aspirasi sejumlah tukang bakso yang disampaikan Bagus Santoso. 

Disampaikan Syamsuar, ketika ia menjabat Bupat Siak dua priode beberapa waktu lalu, pihaknya tidak pernah mengutip retribusi daerah kepada pelaku UMKM yang berjualan menggunakan gerobak. 

Namun, pihaknya hanya mengutip retribusi kepada pelaku UMKM yang telah memiliki tempat usaha. Itupun dengan biaya resmi yang rendah. Hal itu dilakukan Syamsuar agar pelaku usaha kecil dan menengah tidak merasa berat untuk membayar pajak daerah. 

“Terkait tentang pajak, pajak itukan ada pajak daerah, pajak kota dan kabupaten. Saat saya menjadi bupati, pelaku usaha yang mendorong gerobak tidak saya kenakkan pajak, sebab berapalah pendapatannya. Kecuali yang ada tempat usahanya baru saya kenakan pajak. Itupun sedikit saja dan tidak memberatkan pelaku usaha,” ungkapnya.

Syamsuar mengimbau, kepada setiap pemerintah kabupaten/kota supaya tidak mencari PAD yang terlalu besar kepada pelaku UMKM. Karena pemerintah juga harus meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini harapan saya untuk rekan-rekan kabupaten/kota. Karena saya tau persis berapa berkurangnya pendapatan asli daerah saat ini. Walaupun saat ini kita sedang melakukan pemulihan pertumbuhan ekonomi tetapi jangan terlalu menaikan PAD [UMKM]. Kerena ini upaya mensejahterakan masyarakat kita,” tandas Gubernur Riau.