PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera pada, Kamis (30/6/2022) mendatang. 

Dalam rakor itu akan dihadiri beberapa menteri, diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kementerian Keuangan (Menkeu) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) RI. 

"Tanggal 30 Juni kita akan menggelar rakor Gubernur se-Sumatera. Ada lima poin yang akan dibahas dalam rakor tersebut," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto. 

SF Hariyanto mengatakan, dalam rakor itu Gubernur Riau akan mengundang 10 Gubernur se-Sumatera, diantaranya Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat.

Kemudian, Gubernur Kepri, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jambi, Gubernur Lampung, Gubernur Bengkulu, dan Gubernur Bangka Belitung.

"Hari ini peserta sudah mulai datang, karena pada 29 Juni akan ada rapat koordinasi teknis (Rakortek) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Sumatera. Kemudian pada 30 Juli puncaknya rakor Gubernur se-Sumatera," terangnya. 

Lebih lanjut SF Hariyanto mengatakan, lima poin yang akan dibahas dalam rapat tersebut di antaranya, pertama soal pemerataan infrastruktur seperti jalur logistik trans sumatera. Kemudian, juga membahas terkait kondisi infrastruktur perbatasan dan truk Over Dimension Over Load (ODOL). 

Kedua, hilirisasi sumber daya alam seperti komoditi perkebunan, holtikultura, perikanan, pertanian, dan kawasan industri. 

Ketiga, penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif seperti wisata halal, paket wisata antarprovinsi, dan pengembangan ekonomi kreatif. 

Keempat, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan seperti ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan daerah perbatasan, dan pusat rujukan kesehatan nasional di Sumatera. 

Kelima, pembangunan rendah karbon seperti pembangunan berkelanjutan, peningkatan bauran energi,  pengelolaan gambut dan mangrove.

"Saat rakor Gubernur se-Sumatera itu akan datang beberapa menteri, seperti Mendagri, Menkeu dan Bappenas," tukasnya.