Pekanbaru - Gubernur Riau (Gubri)  Abdul Wahid pimpin Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan dan Percepatan Program Hilirisasi Kelapa, Senin (26/5/2025), bertempat di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau. Rapat ini membahas arah kebijakan hilirisasi kelapa sebagai upaya memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam rapat tersebut, Gubernur menekankan pentingnya penataan tata niaga kelapa. Ia menyoroti belum adanya sistem tata kelola yang jelas, termasuk status lahan. 

“Harga dasar kelapa tidak terjamin karena belum ada tata niaga. Padahal, kelapa ini punya potensi besar,” ujar Wahid.

Riau, kata Wahid, saat ini menjadi provinsi nomor dua dengan dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terbanyak. Sektor kelapa bisa menjadi solusi jika dikelola serius. Namun, selama ini minimnya dukungan dan regulasi yang terintegrasi dari pemerintah. 

Menurutnya, tanaman kelapa berbeda dengan kelapa sawit. Semua bagian pohon kelapa bisa dimanfaatkan, termasuk batangnya. 

“Kelapa itu tanaman keras, bisa dibuat papan dan produk lainnya. Ini potensi besar yang belum dimaksimalkan,” ujarnya.

Wahid juga menyoroti perlunya pembentukan tim lintas sektor untuk mempercepat hilirisasi. Tim ini diharapkan melibatkan koperasi, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar bergerak secara terpadu dan sistematis. 

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kelapa merupakan tanaman yang hidup dan tumbuh secara alami. Jika ditata dengan baik, maka petani akan memperoleh keuntungan dan masyarakat bisa mengelola langsung, tanpa harus mengekspor mentah ke luar daerah.