PEKANBARU - Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Riau menerima audiensi serta silahturahmi dari TP PKK Kecamatan Siak Kecil membahas program dan kegiatan PKK di Gedung PKK Jl Diponegoro Pekanbaru, Jumat (17/12/2021).

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris TP PKK Riau Erlina Khairul menyampaikan adanya perubahan yang signifikan dari hasil rapat koordinasi nasional (rakornas) ke-IX terhadap kegiatan PKK dalam keseluruhan  telah dirangkum dalam hasil rakornas tersebut.

"Kegiatan PKK ini telah dirangkum terhadap prosedur pembinaan di PKK telah dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan," katanya.

Ia melanjutkan Rakornas TP PKK ke-IX dilandasi oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.

"Petunjuk teknis ini dipakai sebagai acuan atau panduan dalam pengembangan pengelolaan kelembagaan dan program PKK di tingkat pusat dan daerah," lanjutnya.

Oleh karenanya TP PKK sebagai mitra pemerintah sehingga diwajibkan PKK untuk ikut dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

Menurutnya, program dan kegiatan PKK untuk di tingkat kecamatan yang perlu diperhatikan diantaranya rencana induk terkait penyampaian visi misi dan salam PKK yang
Mengatur bagaimana upaya untuk mengajukan rencana program sesuai dengan RPJMDes.

"Terkait strategi ada program yang perlu di perhatikan karena  adanya program menjadi unggulan dan ada yang menjadi program prioritas seperti kegiatan berkaitan penurunan stunting atau upaya menekan penularan COVID 19 serta kegiatan vaksinasi," lanjutnya.

Selain itu, struktur yang perlu diperhatikan bagi TP PKK di tingkat kecamatan yaitu yang menjadi ketua pembina TP PKK  adalah camat, ketua TP PKK merupakan istri dari camat, sebagai wakil ketua ada istri dari sekretaris camat, dan bagian sekretaris adalah istri dari kepala seksi kecamatan.

Ia menuturkan, hal yang menjadi program kegiatan yang diusulkan dalam musrenbang adalah peran PKK sebagai mitra pemerintah yang di tunjang oleh data-data terkait program prioritas yang sangat di butuhkan masyarakat.

"Seperti membuat desa percontohan untuk kegiatan  yang sesuai dengan program PKK," tuturnya.