PEKANBARU - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Budi Gunawan, memimpin apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Udara Roesmin Nurjadin (Lanud Rsn), Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4/2025).

Apel kesiapsiagaan ini diikuti langsung oleh Menteri Kehutanan RI Raja Juli dan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid. Tampak juga Bupati/Wali Kota se-provinsi Riau serta jajaran Kepala Forkopimda.

Tak hanya itu saja, ribuan peserta dari berbagai instansi termasuk TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur relawan mengikuti upacara tersebut. Berbagai peralatan pemadam kebakaran seperti helikopter patroli water bombing, kendaraan taktis, hingga alat pemadam manual turut diperlihatkan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi musim kemarau tahun ini.

Dikatakan, Menko Polkam Budi Gunawan, bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dilakukan dalam menghadapi ancaman karhutla yang kerap melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Riau. Ia menambahkan, kerja sama yang solid menjadi kunci utama terdapa pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Ia juga menekankan bahwa kesiapsiagaan seluruh elemen, baik pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, harus terus dijaga. Hal tersebut juga telah sesuai dengan pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

"Bapak Presiden, Prabowo Subianto berpesan kepada kita semua untuk terus mempertahankan capaian-capain positif yang telah dicapai selama ini. Jangan sampai ada lagi kebakaran hutan dan lahan yang meluas yang dapat menjadi isu internasional," katanya.

Dijelaskan, melalui apel ini dapat menjadi bentuk komitmen semua pihak dalam menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat. Sebab, karhutla dampaknya tidak hanya menyangkut kepada aspek kerugian lingkungan dan kesehatan masyarakat semata, namun juga berdampak pada aspek geopolitik kawasan. 

"Asap lintas negara yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan telah menjadi perhatian serius dari seluruh dunia dapat memicu komplain bahkan gugatan dari negara-negara tetangga kita. Karena itu Bapak Presiden juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu-isu kebakaran hutan," jelasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional di dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah membentuk Desk koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 13 Maret 2025. Desk Karhutla berada di bawah Koordinator Kemenko Polkam dipimpin secara lintas sektor oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidupan. 

"Desk ini dibentuk untuk memastikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat lebih berkoordinasi dengan baik, lebih cepat dan semakin lebih efektif," ungkapnya.