PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berharap Musyawarah Daerah (Musda) XIII Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Riau menjadi momentum untuk memperkuat sinergi di sektor ketenagalistrikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M. Job Kurniawan saat mewakili Gubernur Riau pada acara Musda XIII DPD AKLI Riau tahun 2025 yang bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru. Rabu, (23/4/2025). 

Ia menyampaikan bahwa Musda ini menjadi kesempatan strategis untuk menyatukan gagasan, pemikiran, serta mempererat kekompakan dan loyalitas di antara para pelaku usaha ketenagalistrikan di Riau.

“Pemerintah Provinsi Riau tentu menyambut baik pelaksanaan Musda XIII DPD AKLI Riau tahun 2025 ini. Semoga melalui Musda ini dapat disinergikan gagasan serta pemikiran antar para pelaku usaha dibidang ketenaga listrikan di Provinsi Riau,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menilai Musda XIII DPD AKLI Riau tahun 2025 juga penting sebagai sarana evaluasi atas program kerja organisasi. Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu dilakukan untuk memastikan AKLI tetap berperan sebagai organisasi profesional di bidang kelistrikan dan mekanikal.

“Tentu kegiatan ini menjadi sarana strategis bagi kita semua untuk mengevaluasi program kerja AKLI sebagai organisasi yang profesional,” ujar Job Kurniawan. 

Pada kesempatan itu, Job mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ia mengimbau seluruh badan usaha yang tergabung dalam AKLI Riau untuk menjaga kompetensi, profesionalisme, serta mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Sehubungan dengan regulasi yang ada sekarang, kami meminta agar para penggerak usaha disektor ketenagalistrikan dapat memenuhi dan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Asisten II berharap Musda XIII ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang memperkuat kontribusi AKLI terhadap pembangunan ketenagalistrikan di Riau, sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur energi di daerah.