PEKANBARU – Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Provinsi Riau. Berdasarkan data yang diterimanya, Riau saat ini menempati posisi kedua tertinggi dalam jumlah PHK secara nasional, dengan angka mencapai lebih dari 3.000 kasus.

“Dari berita beberapa hari ini, saya lihat Riau tingkat nomor dua PHK tertinggi dari seluruh provinsi. Sudah ada 3.000 lebih PHK, dan penyumbang terbesar itu berasal dari PT Sambu di Indragiri Hilir,” ungkap Gubri Abdul Wahid saat menghadiri agenda bersama BPS Riau, Selasa (8/4/2025).

Menurutnya, lonjakan PHK di PT Sambu bukan disebabkan oleh kebijakan ekspor bahan mentah, melainkan penurunan drastis produksi kelapa rakyat yang menjadi bahan baku utama.  

“Rata-rata biasanya satu hektar kebun kelapa rakyat menghasilkan 10.000 butir dalam dua sampai tiga bulan. Sekarang hanya 5.000 butir. Artinya, ada penurunan 50 persen dari nilai produksi,” jelas Wahid.

Ia menyebutkan beberapa faktor penyebab merosotnya produksi kelapa rakyat. Di antaranya adalah kondisi alam, usia tanaman yang sudah tua—yakni 35 sampai 40 tahun—serta persoalan tata kelola perairan yang menyebabkan intrusi air laut dan mempengaruhi produksi buah kelapa.

“Ini menjadi tantangan bagi kita di Provinsi Riau. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan BPS dapat menyajikan data yang akurat tentang kondisi Riau (TPK, NTP, Inflasi, Ekspor Impor, red) untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan,” tegas Wahid.

Gubernur juga menekankan pentingnya data kemiskinan ekstrem secara terperinci untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

“Kami butuh data di mana saja lokus rakyat miskin berada, apa intervensi yang perlu diambil, agar intervensi ini betul-betul mampu mengeluarkan masyarakat dari persoalan kemiskinan ekstrem,” tutupnya.