PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Siak akan berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Sebagai langkah antisipasi dan menjaga netralitas birokrasi, Pemprov Riau menyatakan akan segera menunjuk Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Siak.

Gubernur Riau melalui Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Taufik OH dalam keterangannya kepada Tim Media Center pada Jum’at (21/3/2025), mengungkapkan bahwa keputusan menunjuk Pjs diambil menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan dilakukannya PSU di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Siak, terkait hasil Pilkada sebelumnya.

“Dari hasil zoom meeting tadi, sesuai putusan MK, ada diminta agar khusus untuk Petahana harus cuti di masa kampanye dan pada saat pemilihan,” katanya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pilkada Ulang dan PSU terhadap hasil Pilkada serentak tahun 2024 secara virtual.

Selain itu, Pj Sekda juga menegaskan bahwa pihaknya telah menerima instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar setiap daerah yang melaksanakan PSU, termasuk Siak, wajib memberikan cuti kepada pasangan calon kepala daerah atau petahana selama proses PSU berlangsung.

“Pak Mendagri menginstruksikan supaya Gubernur untuk proaktif, hari ini akan kita proses cuti untuk Petahana tersebut dan akan kita tunjuk Pjs nya dari Pemprov Riau,” terang Taufik.

Taufik OH mengungkapkan saat ini pihaknya telah mengantongi beberapa nama yang dinilai layak untuk ditunjuk sebagai Pjs Bupati Siak. Nama-nama tersebut berasal dari kalangan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau yang memiliki rekam jejak birokrasi dan integritas yang baik.

“Ini sedang kita proses, akan kita koordinasikan lagi, kemungkinan pengukuhannya nanti sore atau malam, dan akan dilakukan oleh Pak Gubernur,” imbuh Pj Sekda.

Diharapkan dengan penunjukan Pjs, penerapan instruksi Mendagri, dan sinergi seluruh pihak terkait, PSU di Kabupaten Siak dapat berjalan transparan, tertib, serta mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

Selain itu, Pemprov Riau juga terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan seluruh logistik dan tahapan teknis PSU berjalan sesuai jadwal. Aparat keamanan dari TNI dan Polri turut disiagakan untuk menjamin kondusivitas wilayah selama proses berlangsung.

“Kita sudah berkoordinasi dengan KPU dan Biro Tata Pemerintahan, dari sisi teknis dan anggaran kita sudah siap semua,” tutupnya.