Pekanbaru - Pemprov Riau menggelar pertemuan bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumbagut. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Riau, pada Kamis (6/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Gubri mendengar langsung berbagai permasalahan yang dialami perusahaan, yang berpotensi memperlambat proses pengeboran. Mulai dari masalah lahan hingga akses jalan yang tidak memadai. Menurutnya, hambatan ini harus segera diatasi agar kegiatan operasional migas dapat berjalan lebih lancar.

"Kita harus mencari solusi bersama, karena Dana Bagi Hasil (DBH) Migas ini penting untuk Provinsi Riau. Jika operasional terhambat, tentu akan berdampak pada pendapatan daerah," ujar Gubri.

Sebagai tindak lanjut, disepakati pembentukan satuan tugas (satgas) yang akan bekerja untuk menyelesaikan berbagai kendala tersebut dengan cepat dan efektif. Satgas ini akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan percepatan operasi migas di Riau.

Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan harapannya agar semua pihak dapat bersinergi dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, perusahaan migas, dan stakeholder lainnya demi kepentingan bersama.

"Harapan kami kedepan, kita saling bersinergi terhadap kerja ini, kami akan bantu segala kendala yang ada selama ini," jelasnya.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Sumbagut, Wicaksono, mengapresiasi hasil pertemuan ini dan menegaskan bahwa keputusan yang diambil harus segera dieksekusi. 

Dengan adanya satgas ini, sebutnya, diharapkan kendala di lapangan dapat diatasi lebih cepat. Sehingga, industri migas di Riau dapat terus berkontribusi bagi perekonomian daerah dan nasional.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari pemerintah daerah. Kami berharap langkah-langkah yang telah disepakati dalam pertemuan ini bisa segera direalisasikan untuk mendukung kelancaran operasi migas di Riau," ungkapnya.