PEKANBARU - Kepala Kantor (KaKanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Ismed Saputra menyampaikan, bahwa penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 menjadi momentum awal pelaksanaan APBN dan APBD.

Untuk itu ia mengharapkan, momen penyerahan ini menjadi instrumen yang sangat penting, sehingga pembangunan diharapkan tepat waktu dan tepat sasaran untuk pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Diharapkan ini segerakan ditindaklanjuti sehingga kegiatan pelaksanaan APBN dapat dilaksanakan sesegera mungkin di awal tahun 2022 untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya pada penyerahan DIPA dan TKDD Provinsi Riau, di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Rabu (1/12/21).

Ismed Saputra menuturkan, meski menghadapi dinamika ketidakpastian perekonomian di Indonesia, di Provinsi Riau pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan penanganan pandemi yang efektif.

Ia mengungkapkan, keberhasilan pemerintah mengendalikan varian delta dan kebijakan fiskal melalui APBN dan APBD, diharapkan akan menjadi bekal kuat dalam pemulihan ekonomi dan untuk menghadapi munculnya varian baru yaitu omicron COVID-19.

"Dapat kami sampaikan realisasi belanja pemerintah pusat, belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah dan dana desa di wilayah Provinsi Riau sampai dengan 30 November tahun 2021 ini sebesar Rp 28,29 triliun atau 98,11% dari total sebesar 28,83 triliun," ujarnya.

KaKanwil DJPb ini menjelaskan, dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas belanja negara Tahun 2022, perlu dipersiapkan beberapa langkah. Yaitu, antara lain percepatan proses pengadaan barang dan jasa yang sebetulnya sudah bisa dimulai dari Desember atau di awal tahun dan lelang dilakukan penandatanganan kontrak nya dilakukan di awal Januari Tahun 2022.

Selanjutnya, percepatan pemenuhan dokumen persyaratan terkait dengan penyaluran DAK fisik dan dana desa, penetapan pejabat perbendaharaan namun apabila tidak mengalami perubahan dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.

"Khusus APBD diperlukan simplifikasi sistem dan prosedur, baik dari pergeseran anggaran maupun dari pelaksanaan anggaran," ungkapanya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pentingnya sinergi semua pihak dalam mengelola keuangan tersebut. Ia berharap, DIPA dan TKDD ini dapat ditindaklanjuti sehingga kegiatan pelaksanaan APBN dapat dilaksanakan sesegera mungkin di awal tahun 2022 untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.