PEKANBARU - Menjelang natal dan tahun baru (Nataru), Pemprov Riau melakukan rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitasi pasokan dan harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (KBKN) 2024.

Kegiatan yang dipimpin oleh Pj Sekda Riau, Taufik OH itu, dihadiri oleh unsur Forkopimda di Provinsi Riau serta pemangku kepentingan lainnya. Bertempat di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, pada Selasa (10/12).

Pj Sekda menuturkan bahwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, pada November 2024 Provinsi Riau  mengalami inflasi sebesar 0,43 persen secara month to month (m-to-m). Serta, 0,87 persen secara year on year (y-o-y).

"Meskipun angka inflasi ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,38 persen secara y-o-y kita harus tetap waspada dalam potensi inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat," ujarnya.

"Selama tiga tahun kami mengawal inflasi yang ada, baru sekarang kita melihat karakteristik deflasi yang selama empat bulan terjadi terus-menerus. Kita tidak bisa senang dulu, karena deflasi ini bisa menyebabkan masyarakat kita tidak punya daya beli, hal ini yang harus diwaspadai," imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa, selain menjaga ketersediaan bahan pokok, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah menjaga indeks perkembangan harga (IPH). Terlebih lagi, menjelang HBKN permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat.

Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi menaikkan harga dan meningkatkan gejolak inflasi. Oleh karena itu, ia mendorong jajaran pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengintensifkan pemantauan dan pengawasan bersama.

"Resiko-resiko yang mempengaruhi kestabilan harga perlu kita waspadai, antara lain terbatasnya pasokan pangan, distribusi daerah penghasil utama, serta fluktuasi harga komoditas. Maka tingkatkan kerja sama dengan satgas pangan dan aparat penegak hukum, guna mengantisipasi ketidakwajaran berbagai harga komoditas pangan, gangguan distribusi ,dan penimbunan barang, baik pada BBM dan LPG," jelasnya.

"Lakukan langkah strategis seperti operasi pasar murah, gerakan pangan murah, serta stabilitas pasokan perlu terus didorong untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan. Kemudian, memastikan ketersediaan stok pangan utama seperti beras, cabai, bawang, daging ayam ras, telur ayam ras," imbuhnya.

Untuk menjaga kestabilan pasokan beras, Pj Sekda Riau mengimbau pemerintah daerah untuk memaksimalkan upaya panen raya beras serta panen cabai merah diwilayah masing-masing. Selain itu, kelancaran distribusi barang juga musti dijaga, terutama didaerah rawan gangguan dengan memprioritaskan perjalanan kendaraan pengangkut pangan.

"Kita juga perlu memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi baik untuk mendukung kelancaran distribusi. Begitu juga memastikan kelancaran distribusi di pelabuhan penyebrangan di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Meranti," sebutnya.

"Lalu, Pemprov Riau telah menjalin kerja sama dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera utara guna memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Riau," ujarnya.