PEKANBARU - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual di seluruh Indonesia, Senin (12/8/2024). 

Rapat tersebut di buka langsung oleh Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Sohir diikuti oleh sejumlah narasumber dan para Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang terhubung secara virtual.

Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Sohir menekankan bahwa Inflasi nasional tidak hanya bergantung pada kerja pemerintah pusat namun juga kerja dari 552 provinsi, kabupaten, dan kota.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan dari tingkat daerah hingga pusat yang telah bekerja sama dalam upaya pengendalian inflasi, serta mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif menjaga stabilitas harga, terutama pangan, guna mengurangi perbedaan tingkat inflasi antar daerah.

“Inflasi dari tahun ke tahun ini jika kita lihat di grafik angka, 2,51 termasuk angka yang sangat baik capaiannya,” kata Tomsi Tahir.

Walaupun, kata Tomsi, pernah mencapai angka yang lebih baik yaitu 2,28 pada bulan September tahun lalu.

“Atas kerja keras kita semua, angka ini dapat dicapai. Bagi daerah yang di atas 2,51 untuk tetap berusaha mengadakan rapat internal kembali dan di cek lagi harga-harganya yang mana yang masih tinggi,” katanya.

Kepada daerah yang masih tinggi inflasinya, lanjut Tomsi, untuk segera melakukan evaluasi upaya mana yang kurang maksimal, agar segera itu dimaksimalkan.

“Dengan harapan kota yang di atas rata-rata inflasi nasional ini, bisa ada perubahan sehingga dapat memberikan sumbangsih inflasi yang lebih baik pada bulan depan,” jelasnya.

Ia kembali menekankan untuk harus lebih kerja keras lagi,dan mengupayakan jangan terpengaruh adanya pelaksanaan pilkada dalam waktu dekat ini.