PEKANBARU - Pj Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto menegaskan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Rapat Paripurna di DPRD Riau, Rabu (24/7).

Dalam rapat paripurna membahas  penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus terhadap renacana peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan bentuk hukum PT PIR, PT PER, PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Riau, dan PT SPR menjadi Perseroda.

Sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, maka Ranperda yang telah disetujui bersama oleh Gubernur Riau dan DPRD Riau  akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Pj Gubri berharap, dengan disetujuinya Ranperda tersebut dapat mendorong BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau sebagai penyedia barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat 

“Tentunya sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan,” ujar SF Hariyanto di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Pj Gubri meminta agar seluruh BUMD dibawah naungan Pemprov Riau agar dapat beroperasi dengan efektif, efisien, serta dapat menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Coorporate Governance.

“Hal ini guna dapat menyediakan produk dan layanan yang berkualitas untuk masyarakat kita,” jelasnya

Selain itu, orang nomor satu di Provinsi Riau tersebut, juga menginstruksikan kepada para pimpinan BUMD agar dapat memperbaiki laba perusahaan yang mereka pimpin. Sehingga, Pemerintah Daerah dapat mengandalkannya sebagai salah satu pendapatan utama bagi pendapatan asli daerah (PAD)

“BUMD harus berupaya memperbaiki profitabilitasnya, agar dapat diandalkan sebagai PAD,” tutup SF Hariyanto