PEKANBARU - Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan pembangunan ekonomi.

Pj Gubernur Riau SF Hariyanto menjelaskan bahwa dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merangsang proses produksi barang maupun jasa dalam kegiatan masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan terutama di wilayah kantong kemiskinan, dan sebaliknya kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi," kata SF Hariyanto di Gedung Daerah Bali Serindit, Rabu (22/5/2024).

Pj Gubri menjelaskan bahwa melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, dapat melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum.

"Adapun yang dimaksud kebutuhan minimum antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi layak," imbuhnya.

Mantan pejabat Kementerian PU itu menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terangnya, urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan urusan sosial.

"Substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan tersebut ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM)," terangnya.

"Muatan SPM diantaranya mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar. Berkaitan dengan SPM, selain masyarakat umum dan rentan, tentu masyarakat miskin harus menjadi prioritas pensasaran program," pungkasnya.