Pekanbaru – Politeknik Pengadaan Nasional (Polteknas) mengadakan grand opening  atau peresmian atas pembukaan kampus vokasi pertama di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Grand Opening kampus vokasi Penyediaan Barang dan Jasa (PBJ) pertama di Indonesia ini dilaksanakan pada hari Kamis (25/4/2024) di halaman Gedung Polteknas.

Direktur Polteknas, Komala Sari mengatakan, Polteknas berinisiasi menciptakan sarjana yang paham dengan pengadaan barang dan jasa. Nantinya ia berharap lulusan dari Polteknas Riau dapat menunjang dan membantu pekerjaan pemerintah daerah maupun pusat dalam hal tersebut.

Komala Sari menjelaskan bahwa ada 3 program studi (prodi) di Polteknas ini. Yakni D4/S1 Terapan Manajamen Kontrak Pemerintah (MKP), D4/S1 Terapan Bisnis Digital, dan D3 Paralega

“Manajemen Kontrak Pemerintah ini mata kuliahnya full, penuh dengan Pengadaan Barang dan Jasa, 100 persen. Untuk Bisnis Digital dan Paralegal tetap belajar Pengadaan Barang dan Jasa juga, namun hanya 30 persen,” jelasnya.

Dijelaskan Komala, rencananya satu Angkatan terdiri dari 2 kelas yang masing-masing memiliki mahasiswa 35 orang. Untuk saat ini calon mahasiswa yang telah mendaftar mencapai 50 orang.

“Satu Angkatan kapasitasnya ada 70 orang. Yang daftar sudah 50 orang, di prodi MKP, karena MKP ini prodi unggulan,” jelasnya.

Komala Sari juga menginformasikan bahwa akan ada kemudahan untuk calon mahasiswa yang kurang mampu. Yayasan menyediakan kuota 30 persen bagi mahasiswa kurang mampu dengan uang kuliah gratis sampai tamat. Sedangkan untuk mahasiswa dengan ekonomi menengah diberi kemudahan dengan melakukan cicilan untuk pembayaran.

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, Kampus ini butuh disebarluaskan. Hal ini harus diinformasikan kepada calon mahasiswa, yaitu pelajar dari SMA dan SMK.

“Polteknas ini difokuskan ke Pengadaan Barang dan Jasa. Karena ini pertama, butuh diberi dorongan dan fasilitas. Harus diinformasikan kepada calon mahasiswa, pelajar SMA dan SMK,” katanya.

Ia menjelaskan, ada banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih menolak menjadi panitia pengurus PBJ. Biasanya, informasi mengenai PBJ diberikan melalui pelatihan bimbingan teknis (bimtek) saja. 

“Jadi Penyediaan Barang dan jasa pendidikannya dilakukan secara formal, lewat polteknas, tidak hanya informal yang sifatnya bimtek saja, nantinya memberi kemudahan jadi ASN dan PNS tidak takut menjadi panitia atau pengurus Penyediaan Barang Jasa,” ungkapnya.