PEKANBARU- Pasca penetapan status siaga darurat Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di provinsi Riau. Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajukan bantuan helikopter water bombing dan helikopter patroli untuk mengantisipasi dan menangani Karhutla di Riau.

Kepala Pelaksana BPBD Riau M Edy Afrizal melalui Kabid Kedaruratan Jim Gafur mengatakan, setelah penetapan status siaga darurat Karhutla tersebut pihaknya sudah menyiapkan surat permintaan bantuan helikopter.

Bantuan helikopter tersebut diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

“Setelah penetapan status itu, kami sudah menyiapkan surat untuk permintaan bantuan helikopter ke KLHK dan juga BNPB,” katanya. Jumat. 

Lebih lanjut dikatakannya, untuk helikopter water bombing diajukan ke BNPB sebanyak enam hingga delapan unit. Sementara helikopter patroli diajukan ke KLHK sebanyak satu unit, karena saat ini sudah ada satu helikopter patroli yang sudah stanby di Riau.

“Melihat potensi yang ada di Riau, kami mengajukan bantuan helikopter water bombing sebanyak enam sampai delapan unit. Sedangkan helikopter patroli satu unit,” ujarnya.

Menurut Jim, helikopter ini diperlukan terutama untuk mengatasi jika sewaktu-waktu ada Karhutla dilokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Jika ada helikopter water bombing, maka dapat segera dipadamkan sebelum meluas.

“Melihat dari kejadian Karhutla beberapa waktu yang lalu, ada di daerah yang sulit dijangkau melalui darat. Yang seperti ini diperlukan helikopter water bombing,” sebutnya. (Mc Riau/Ms)