PEKANBARU - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Keasistenan Utama V Ombudsman RI, yang membidangi energi, lingkungan hidup, perhubungan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, penanaman modal, dan investasi, telah menyelesaikan 50 laporan masyarakat sepanjang tahun 2023.

Menurut Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, Kementerian ESDM merupakan instansi dengan laporan terbanyak di tahun 2023, mencapai 42% dari total laporan yang diterima.

“Jumlah penutupan sepanjang 2023 sebanyak 50 laporan, bukan hanya laporan yang masuk pada tahun tersebut, namun juga dari tahun sebelumnya,” ungkapnya, Rabu (7/2/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa terdapat Tiga instansi yang paling banyak dilaporkan adalah Kementerian ESDM dengan 18 laporan (42%), KLHK dengan 16 laporan (37%), dan Kemenhub dengan 3 laporan (7%).

Sedangkan jenis dugaan maladministrasi yang paling sering dilaporkan adalah penundaan berlarut dengan 27 laporan (67%).

Hery menambahkan bahwa Keasistenan Utama V telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 61, dengan 40 laporan tidak ditemukan maladministrasi, 10 laporan ditemukan maladministrasi namun telah diselesaikan oleh Terlapor, dan 11 laporan ditemukan maladministrasi dengan tindakan korektif.

Dalam upaya pencegahan maladministrasi, Keasistenan Utama V telah menyelesaikan 1 Kajian Sistemik dan 1 Kajian Cepat, serta melakukan 8 pemantauan pelayanan publik yang sesuai dengan isu kebijakan pelayanan publik.

“Pendekatan eptahelix menjadi pola kami dalam penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi, dengan melibatkan 7 unsur kelembagaan yakni Ombudsman, kementerian/lembaga/daerah, DPR/DPRD, usaha, ormas/LSM, pers, dan kampus,” jelasnya.

Melalui pendekatan tersebut, Ombudsman RI berharap dapat meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan jaringan kerja di antara seluruh stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai amanah UU No 37/2008 Tentang Ombudsman RI.