PEKANBARU - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau, Suti Mulyati Edy resmi membuka Rapat Koordinasi (rakor) dalam rangka percepatan penurunan prevalensi tengkes atau stunting. Rapat berlangsung secara virtual di Riau Command Center (RCC), Gedung Menara Lancang Kuning, Senin (5/2/2024). 

Rakor yang ditaja oleh TP-PKK Provinsi Riau itu merupakan wadah untuk berbagi informasi, menyelaraskan program, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan peran kader PKK menjadi prioritas dalam mengatasi masalah tengkes. Selain itu, gerakan PKK juga merupakan salah satu gerakan sosial kemasyarakatan yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. 

Ketua TP-PKK Provinsi Riau, Suti Mulyati Edy menjelaskan, stunting merupakan ancaman terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal itu dampak dari terganggunya pertumbuhan otak dan perkembangan metabolisme tubuh di dalam jangka panjang. 

Penelitian menunjukkan, bahwa tengkes pada 1.000 hari pertama kehidupan berperan dalam terjadinya berbagai penyakit, seperti penyakit hipertensi, penyakit ginjal, hingga penyakit kencing manis. 

"Program percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program yang menjadi prioritas nasional pemerintah daerah dan juga merupakan program kerja TP-PKK Provinsi Riau," imbuhnya. 

Diinformasikan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Provinsi Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 22,3 persen menjadi 17 persen. Yang mana Presiden RI, Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen.  

Untuk itu, Suti Mulyati mengatakan, gerakan PKK merupakan salah satu gerakan sosial kemasyarakatan yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, tidak terkecuali dalam menurunkan angka stunting. 

"Untuk itu dalam rakor ini saya berharap PKK secara kelembagaan mampu mengoptimalkan perannya, kita harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya," pungkas Suti Mulyati. 

(MC Riau/NV)