PEKANBARU - Untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi, wartawan-wartawan dapat bisa berperan aktif mengawal jalannya proses pemilihan. Dengan tekad untuk menyajikan informasi yang akurat dan obyektif kepada masyarakat, para wartawan terlibat secara aktif dalam melaporkan setiap perkembangan terkait pemilihan.

Para pewarta berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan dan investigasi untuk memastikan integritas proses pemilihan. Melalui liputan mendalam dan analisis yang cermat, wartawan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada publik tentang proses pemilihan, serta mengungkapkan potensi masalah atau ketidakberesan yang mungkin muncul.

Oleh karena itu dedikasi wartawan dapat memberikan kontribusi positif untuk menciptakan pesta demokrasi yang transparan, adil, dan bermakna bagi seluruh warga negara. 

Gubernur Riau (Gubri), Brigjen TNI (purn) Edy Natar Nasution berharap, wartawan yang ada di bumi lancang kuning juga dapat menjaga mulai dari pemilihan Presiden sampai pemilihan kepala daerah, dengan pemberitaan yang objektif sesuai kode etik jurnalistik.

“Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan juga berkaitan mengawal dengan pesta demokrasi yang akan kita hadapi tahun ini yaitu Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Media tentu diharapkan berperan dan ikut menjaga situasi dan kondisi daerah dengan pemberitaan yang sejuk objektif dan berimbang sesuai dengan kode etik jurnalistik,” ujar Gubri saat acara pelantikan pengurus PWI Riau masa bakti 2023-2028 di Gedung Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Kamis (11/01/2023).

Dijelaskan, PWI sebagai organisasi pers memberikan arti sangat besar bagi insan pers yang konsisten pada tujuan luhur pendiriannya dengan memberi banyak akses dan fasilitas kepada anggotanya untuk terus tumbuh secara profesional. Oleh karena itu, eksistensi PWI sebagai organisasi wartawan ini harus menjadi perekat dan pemersatu insan pers serta menjadi mitra pemerintah.

“Sebagaimana rilis dewan pers, Riau memiliki jumlah media paling banyak di Indonesia, mencapai sekitar 12 persen dari total media nasional atau sekitar 5.650 media lebih. Indeks Kemerdekaan pers (IKP) Indonesia pada tahun 2022, yang dirilis dewan pers, Provinsi Riau ini menduduki peringkat ke-6 dengan nilai 82,01 atau termasuk kelas kategori kemerdekaan pers yang cukup bebas,” jelasnya.

Gubri Edy Natar menerangkan, nilai IKP Tahun 2022 di provinsi Riau ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu dengan nilai 76,42. Menurutnya, IKP yang baik antaralain menjadi alasan bertumbuh kembangnya media di provinsi Riau ini.

“Bagaimana tadi sudah disampaikan, bahwa perkembangan wartawan yang ada di Riau ini sangat luar biasa dibandingkan dari berbagai daerah lain di Indonesia. PWI Riau merupakan organisasi terbesar dan tertua di Indonesia,”

Ia berharap, PWI Riau dapat menitikberatkan pada peningkatan kompetensi anggotanya. Ditambah, PWI Riau akan bisa terus melaksanakan program ujian kompetensi wartawan (UKW) dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi Riau, pemerintahan Kabupaten dan pemerintahan Kota serta mitra PWI.

“Akhirnya sekali lagi kami ucapkan selamat bekerja kepada jajaran pengurus PWI Riau periode 2023-2028 dan pengurus IKWI Riau periode 2024-2029. Semoga dapat menjalankan amanah dan integritas profesinya,” harapnya.

Sementara, Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menerangkan bahwa pihaknya telah meluncurkan satgas anti hoax untuk menghadapi Pemilu. Dengan begitu, harapannya PWI bisa dapat menjernihkan informasi yang menyesatkan. Khususna terkait Pilpres maupun dengan pemilihan anggota legislatif. 

“Kemarin juga PWI pusat meluncurkan satgas anti hoax untuk menghadapi Pemilu. Sehingga PWI dapat menjernihkan informasi yang menyesatkan, khususnya terkait dengan Pilpres maupun dengan pemilihan anggota legislatif," pungkasnya. (MC Riau/BIB).