Pekanbaru - Dengan adanya aplikasi SIGMA atau Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berharap ASN selalu lakukan pembaharuan data. Sosialisasi tentang pemantapan pemanfaatkan aplikasi tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Provinsi Riau, Rabu (13/12/2023).

"SIGMA menjadikan pelayanan publik lebih fleksibel, kapanpun dan dimanapun, terutama ASN yang ditugaskan di Kabupaten atau Kota. Kami berharap ASN selalu melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi SIGMA, jika tidak, proses pelayanan akan mengalami kendala," terang Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Setdaprov Riau, Aryadi.

Aryadi menambahkan, perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh besar, terutama bagi organisasi pemerintahan. Dimana, perkembangan ini mengharuskan para ASN untuk melakukan transformasi layanan publik yang terbaik.

"E-government, atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, telah menjadi program prioritas pemerintah. Untuk meningkatkan layanan publik dan akselerasi kerja ASN," tuturnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan mengatakan, sebagai ASN, tentulah perlu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang berkenaan dengan sistem pemerintah berbasis elektronik atau e-government.

Ikhwan melanjutkan, e-government merupakan upaya Pemprov dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis teknologi dan informasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selain sumber daya, jaringan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi oleh waktu dan lokasi juga harus dioptimalkan.

"Untuk menjamin keakurasiannya, setiap instansi wajib melakukan pemutakhiran secara berkala. Aplikasi juga mudah diakses dan memiliki keamanan yang dipercaya," ujarnya.

Pemprov Riau, ikhwan lanjutkan, mengembangkan aplikasi SIGMA dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efensiensi, dan akurasi kepegawaian yang lebih terarah dan terpadu. Selain itu, SIGMA juga mempermudah proses pengumpulan data pegawai dan mengurangi waktu, biaya, dan sumber daya untuk melalukan proses pelayanan publik.

"Pemerintah menjalani transformasi digital dalam pelayanan kepegawaian dari manual ke digital. Untuk mendukung hal tersebut, ASN diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara fleksibel baik lokasi maupun waktu sehinga bisa beradaptasi dengan sistem kerja Work From Everywhere atau WFE, atau bekerja dari mana saja," tutupnya.