PEKANBARU- Rektor Universitas Riau (UNRI) Prof Dr Sri Indarti SE MSi menghadiri sekaligus menerima penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer (TKD) ke Daerah Tahun Anggaran 2024 dari Gubernur Riau Brigadir Jenderal TNI (Purn) H Edy Afrizal Natar Nasution SIP didampingi Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Burhani AS, Senin (11/12/2023).

Adapun penyerahan DIPA dan TKD 2024 dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, APBN 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi, Mulai dari perencanaan anggaran sampai penandatanganan dilakukan secara elektronik.

Rektor UNRI Prof Dr Sri Indarti SE MSi, pada kegiatan penyerahan DIPA dan TKD itu, menyampaikan agar DIPA yang kini telah diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan pendidikan dan administrasi, pembangunan, maupun pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

"Kami harapkan DIPA dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan pendidikan dan administrasi, pembangunan, maupun pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi,"ujarnya.

Sementara itu Gubernur Riau Edy Natar mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Riau yang telah mendapatkan dan mempertahankan opini WTP untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2022 yang lalu semoga kinerja yang sudah baik ini juga dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan.

“Kami menghimbau agar seluruh satuan kerja dan organisasi Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan khususnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan dan KPPN dalam pelaksanaan APBN dan APBD guna menciptakan sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah sehingga manfaat APBN dan APBD di Provinsi Riau ini dapat dirasakan masyarakat secara optimal,”ujar Gubri.

Selanjutnya Gubri mengajak seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk bekerja keras bersinergi dan bahu membahu dalam mengelola APBN dan APBD dengan sebaik-baiknya.

“Dengan sinergi yang kuat, kami optimis anggaran yang ada dapat digunakan secara optimal sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi masyarakat menjaga kebijakan untuk melindungi menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.