Pekanbaru - Saat ini kebutuhan produk dengan sertifikasi halal menjadi hal kompetitif di dunia perdagangan internasional. Hal itu disampaikan oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M. Job Kurniawan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sertifikasi Halal Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Riau.

Provinsi Riau sendiri, ucap Job Kurniawan, mempunyai penduduk yang mayoritas beragama islam. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan konsumsi produk-produk halal.

Job berharap Rakor hari ini mampu menghasilkan produk-produk halal yang berdaya saing. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berikhtiar agar sertifikasi halal menjadi hal yang solid, universal, dan berkelanjutan.

"Kami harap hari ini kita mampu menghasilkan produk halal yang berdaya saing. Kami, pemerintah provinsi terus berikhtiar agar sertifikasi halal menjadi hal yang universal dan berkelanjutan," ujarnya di Hotel Grand Central Pekanbaru, Selasa (05/12/2023).

Menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Riau, Job mengatakan baru ada 16 ribu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di provinsi yang mempunyai sertifikasi halal. Hal itu masih kurang dari setengah UMKM yang berjumlah 67 ribu UMKM.

"Baru 16 ribu dari 67 ribu, belum ada setengahnya, mungkin baru seperempatnya. Dengan demikian target kita belum tercapai," ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Job menyampaikan bahwa perlu dilakukan peningkatan literasi pada pelaku usaha dan masyarakat. Pentingnya sertifikat halal harus dibarengi dengan kemudahan pemanfaatan teknologi digital agar tidak terjadi birokrasi yang rumit.

Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Riau, Saidul Amin mengatakan, sertifikasi halal harus dilakukan secara serius, bukan hanya bisnis dan misi. Namun, sertifikasi halal juga diliat dari sisi keagamaan dan ideologi bangsa Indonesia.

Saat ini, lanjutnya, sertifikasi halal di beberapa negara menggunakan sertifikasi dari Malaysia. Padahal, ulama dan umat muslim lebih banyak berada di Indonesia daripada Malaysia.

"Mengembalikan Indonesia menjadi pusat halal itu tidak mudah. Tapi kalau bersama, tidak ada yang susah. Sertifikasi harus dilakukan secara serius, bukan sekedar bisnis dan misi saja," katanya.