PEKANBARU -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mengajukan usulan penambahan kuota jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Biosolar.

Hal itu menindaklanjuti kondisi antrean kendaraan yang belakangan ini kerap terjadi disejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Riau. 

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Evarefita mengatakan, usulan penambahan kuota BBM solar akan disampaikan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH) Migas. 

"Iya, Pemerintah Provinsi Riau mengajukan usulan penambahan kuota jenis BBM tertentu Biosolar dari kuota awal 863.605 KL menjadi 983.780 KL atau penambahan sebesar 120.175 KL," kata Evarefita. 

"Surat usulan penambahan kuota BBM solar itu sudah diteken Pak Gubuernur, dan sudah diantar ke BPH Migas," tambahnya. 

Sebelum usulan penambahan kuota BBM solar disampaikan, terlebih dahulu pihaknya telah melakukan rapat pembahasan usulan dengan PT Pertamina Patra Niaga. 

Sebelumnya, Pemprov Riau memastikan bahwa antrean yang terjadi di beberapa SPBU bukan karena ada kelangkaan BBM jenis solar. 

Evarevita mengatakan, saat ini kuota BBM yang diberikan Pertamina bukan per kabupaten/kota lagi, namun diberikan per SPBU. 

"Jadi yang dikatakan kelangkaan itu tidak ada, antrean panjang di SPBU itu bukan karena ada kelangkaan. Kuota yang diberikan itu per SPBU, jadi kalau sudah habis dalam satu hari, pihak SPBU top up nya harus esok harinya. Jadi seakan-akan langka, padahal tidak langka," kata Evarevita. 

Evarevita memastikan, kuota BBM di Riau akan cukup hingga akhir tahun mendatang. Jika nantinya kuota sudah terpantau mulai berkurang, maka akan dilakukan top up stok BBM tersebut.

"Tapi untuk mengantisipasi kelangkaan BBM jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, kami akan mengirimkan surat untuk penambahan kuota BBM di Riau," tutupnya. (MC Riau/Amn)