PEKANBARU - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas.

Selain itu program ini juga dapat mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal (Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan) khususnya di Provinsi Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution saat mengatakan bahwa realisasi Program PSR Provinsi Riau pada tahun 2023 telah mencapai 5.797,15 Ha.

"Dari jumlah tersebut diantaranya terdiri dari jalur dinas seluas 3.382,64 Ha dengan 19 kelembagaan pekebun dan jalur kemitraan seluas 2.414,51 Ha dengan 9 kelembagaan pekebun," kata Edy Nasution di Grand Suka Hotel, Ahad (5/11/2023) malam.

"Realisasi PSR Riau melalui jalur kemitraan ini merupakan capaian realisasi tertinggi dari total realisasi jalur kemitraan Nasional seluas kiranya perlu kita apresiasi bersama," tambahnya.

Menurutnya, pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang baik akan terwujud jika seluruh stakeholder mulai dari tingkat Daerah hingga Pusat terus bergerak dan saling bekerja sama memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit ke arah yang lebih baik.

"Terutama terbangunnya kemitraan antara kelembagaan pekebun dan perusahaan," imbuhnya.

Mantan Komandan Korem 031/Wira Bima itu berharap dengan adanya kemitraan, pihak perusahaan dengan pengalaman, ilmu serta sarana dan prasarana yang memadai ditambah peran penting, ASPEKPIR, GAPKI dan pihak terkait lainnya dapat bekerja sama.

Terutama dengan pekebun untuk menciptakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang lebih baik dan berkelanjutan serta dapat memberikan efek positif yang lebih luas terhadap pekebun lainnya. 

"Pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi pekebun dan keuntungan bagi perusahaan, sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Daerah dan Nasional dan menciptakan tata cara perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan," pungkasnya.