PEKANBARU --- Hingga September 2023, pendapatan negara di Riau terealisasi sebesar Rp20,9 triliun atau 78.71% dari target. Hal ini menunjukkan kinerja baik APBN di Riau dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Riau.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Burhani AS mengatakan, turunnya harga CPO membuat kolom tarif bea keluar ikut turun yang mengakibatkan pendapatan secara agregat turun 33,10% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Namun penerimaan PPh, PPN, PBB, Bea Masuk, dan Cukai meningkat dari tahun sebelumnya," ungkapnya, di Pekanbaru, Rabu (1/11/2023).

Dia mengungkapkan, dari sisi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, tercatat juga tumbuh positif dan realisasinya sudah melampaui target dengan kinerja 121,14%. 

Adapun pada sisi belanja, penyaluran kepada satuan kerja maupun transfer ke daerah sudah terealisasi sebesar Rp21,3 triliun atau 68,35% dari pagu.

Sementara itu, DJPb mencatat bahwa belanja negara juga naik 4,79% yang disokong oleh realisasi belanja barang pada satuan kerja yang berkaitan dengan persiapan Pemilu.

"Termasuk adanya kenaikan realisasi transfer DAK Nonfisik khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," tuturnya.

Sedangkan dari sisi penerimaan pajak, realisasinya cukup positif. Tercatat hingga September 2023 mencapai Rp17,57 triliun atau 79,36% dari target dan tumbuh 2,79% dari target.

Jika dilihat dari jenis pajaknya, PPh menyumbang pendapatan terbesar dengan nilai realisasi Rp8,49 triliun, diikuti oleh PPN & PPnBM sebesar Rp6,88 triliun, PBB sebesar Rp2,08 triliun, dan Pajak Lainnya sebesar Rp114,03 miliar.

Dari sisi sektoral, industri pengolahan memberikan kontribusi pajak terbesar mencapai Rp4,85 triliun yang tumbuh 29,9% dibandingkan tahun lalu, disebabkan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Badan.

"Sektor perdagangan dan pertanian untuk WP Sawit terkontraksi akibat penurunan harga TBS yang signifikan dari tahun lalu. Penerimaan pajak sektor pertambangan naik 12,56% berasal dari penerimaan PPh Pasal 21 periode Januari dan Agustus," tutur Burhan.

Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai sejauh ini masih on the track. Adapun realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga September 2023 mencapai Rp2,3 triliun atau 64,57% dari target, terkontraksi sebesar 82,54% dibandingkan tahun anggaran yang lalu.

"Pendapatan Cukai terealisasi Rp670 juta atau sebesar 445,73% dari target dengan pertumbuhan 66,99% akibat adanya peraturan baru yang menimbulkan penerimaan dari denda administrasi cukai," sambungnya.

Lalu, untuk pendapatan Bea Masuk mencapai Rp170,15 miliar atau 97,82% dari target dengan pertumbuhan 12,52%. Sementara pendapatan Bea Keluar terealisasi Rp2,13 triliun atau 62,85% dari target dengan pertumbuhan negatif 83,64% akibat turunnya kolom tarif Bea Keluar komoditas CPO. 

Selain itu, Burhani juga mengungkapkan bahwa penerimaan negara bukan pajak melampaui target. Realisasi penerimaan negara bukan pajak hingga September Rp1,03 triliun atau 121,14% dari target pertumbuhan 6,20% dibandingkan tahun sebelumnya.

"PNBP Lainnya yang berasal dari pelayanan satuan kerja kementerian lembaga seperti paspor, BPKB, STNK dan TNKB terealisasi keseluruhan sebesar Rp620,6 miliar, mencapai 155,22% dari target dan tumbuh 20,08% dari tahun sebelumnya," jelasnya.

Terdapat tiga satuan kerja kementerian lembaga (K/L) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU yaitu Universitas Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, dan RS Bhayangkara Pekanbaru yang secara agregat menghasilkan PNBP BLU senilai Rp406,28 miliar atau 90,71% dari target APBN dengan kontraksi 9,75% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Itu karena ada penurunan pendapatan jasa layanan pendidikan. Realisasi PNBP Aset, Lelang, dan Piutang s.d. September 2023 mencapai Rp26,14 miliar," ungkapnya.