PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pengelolaan parkir jangan sampai merugikan masyarakat. Tito tak ingin pengelolaan parkir dilakukan preman berkedok ormas.

Hal ini pun didukung Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Afrizal Natar Nasution. Menurut Edy, persoalan ini harus ditindaklanjuti pemerintah kabupaten kota khususnya di Riau, agar hasil pengelolaan parkir bisa tepat sasaran menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan dinikmati segelintir orang saja.

"Pada prinsipnya kita mendukung apa yang disampaikan pak Mendagri. Silahkan didalami sama pak Bupati dan Wali Kota," kata Wagubri, Rabu (6/11/19).

Orang nomor dua di Riau ini, kemudian menanggapi perihal kejadian ribut-ribut soal parkir yang berujung pemukulan oleh preman pengelola parkir yang merasa terganggu karena ada proyek jalan. 

Lahan parkir yang banyak dimanfaatkan para preman untuk meraup uang, banyak terjadi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Diharapkan, sesuai arahan Mendagri persoalan ini pun dapat menjadi perhatian para pihak terkait. 

"Itulah saya bilang, tidak boleh seperti itu. Apa yang disampaikan Mendagri itu saya pikir benar. Harusnya tidak boleh seperti itu," ungkap Wagub. (MCR/mtr)