PEKANBARU -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sangat mendukung kebijakan restorasi gambut yang merupakan wujud komitmen Indonesia. Keberadaan ekosistem gambut di Provinsi Riau terluas di Sumatera, yaitu lebih dari 60 persen atau 5,4 juta hektare. 

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan, dengan tata kelola secara berkelanjutan dengan kolaborasi seluruh stakeholder Sumber Daya Alam (SDA) yang menyimpan potensi besar tersebut dapat bermanfaat secara lestari. Sebagaimana mobilitas pembangunan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sangat mendukung kebijakan restorasi gambut yang merupakan wujud komitmen Indonesia, dalam pengendalian perubahan iklim yang diantaranya dipicu emisi karbon sektor hutan dan lahan," ujar Gubri Syamsuar saat membuka Kongres IV  Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) di Pekanbaru, Senin (16/10/2023).

Orang nomor satu di Provinsi Riau itu sampaikan, Presiden RI, Joko Widodo telah mengelola beberapa langkah untuk melindungi hutan gambut dengan  kaya karbon dan sumber kehidupan bagi masyarakat di ekosistem gambut.

Pengelolaannya, lanjutnya, diarahkan pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kekeringan, dan perlindungan total lahan terhadap hutan alam dan lahan gambut.

Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan itu, Pemprov Riau telah mencanangkan program "Riau Hijau", menyadari karakteristik ekosistem gambut yang unik dan rentan dengan kerusakan. 

Pemprov Riau juga telah memberikan perhatian besar terhadap tata kelola ekosistem gambut. Keberhasilan pengelolaan lahan gambut, merupakan bagian penting dari capaian kinerja pembangunan daerah di Provinsi Riau, baik aspek tata kelola SDA, kualitas lingkungan hidup, maupun sosial dan ekonomi masyarakat.

"Kebijakan daerah tersebut menjadi sangat strategis, mengingat Pemprov Riau berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam perencanaan pembangunan rendah karbon dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, guna mewujudkan target penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional melalui implementasi rencana kerja Indonesia FOLU Net Sink 2030 sub nasional Provinsi Riau," jelasnya.

"Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi atas dukungan kesuksesan gambut yang difalisitasi Badan Resrotasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan mitra pembangunan, maupun lembaga non pemerintah seperti JMGR," imbuhnya.

Mantan Bupati Siak dua periode itu sampaikan, berkat dukungan seluruh elemen, capaian restorasi gambut di Provinsi Riau hingga 2022 telah dibangun 2.077 sekat kanal, 1.125 sumur bor, 302 ha reboisasi, dan 227 kelompok penerima revitalisasi ekonomi. 

"Kami berharap hal ini dapat terus ditingkatkan dan memberi manfaat secara nyata bagi masyarakat dan kualitas pengelolaan SDA yang lebih baik," tandasnya.