Pekanbaru - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memimpin langsung Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Peningkatan Upaya Penanggulangan Karhutla pada Masa El Nino Tahun 2023. Rakorsus tersebut digelar di Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (09/10/2023). 

Peserta rapat terdiri dari para Menteri dan Kepala Lembaga, Gubernur wilayah rawan karhutla beserta Pangdam/Danrem dan Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, para pelaksana teknis lapangan BPBD, serta para Kepala UPT Kementerian LHK. 

Menko Mahfud MD, menyampaikan bahwa sebagaimana prediksi BMKG pada awal tahun 2023 lalu, saat ini Indonesia sedang menghadapi iklim kering akibat fenomena El-Nino seperti halnya pada tahun 2015. Sehingga, kondisi ini bisa menyebabkan peningkatan kejadian karhutla.

“Dari laporan rutin yang saya terima dari Kementerian LHK, peningkatan ini benar-benar nyata terjadi. Ditunjukkan dengan adanya peningkatan hotspot, luas areal terbakar, serta terjadinya kabut asap di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang mayoritas juga merupakan kawasan gambut,” ujar Menko Mahfud MD.

Menyikapi perkembangan karhutla yang luar biasa pada masa El-Nino ini, Menko Mahfud MD menegaskan, bahwa semua pihak perlu mengambil langkah yang lebih masif.

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Panglima TNI dan Kapolri, Kepala Daerah, Pangdam, Danrem, Kapolda, dan perusahaan serta masyarakat untuk semakin meningkatkan kerja sama dan saling bahu membahu dalam upaya untuk menanggulangi karhutla sebagaimana amanat Inpres No. 3 Tahun 2020.

Menko Mahfud MD juga meminta para pihak untuk memonitor kejadian karhutla dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Ia juga ingin adanya peningkatkan patroli rutin bersama oleh Brigade Penanggulangan Karhutla yang ada di UPT KLHK, Brigdalkarhutla di KPH, TNI/Polri, serta para stakeholder pemegang izin pemanfaatan lahan.

“Manfaatkan teknologi untuk memantau titik hotspot agar selalu update dengan perkembangan karhutla,” pinta Menko Mahfud MD.

Penegakan hukum yang tegas juga menjadi sorotan penting Menko Polhukam. Hal ini ditujukan kepada kepada pemilik lahan baik perorangan maupun korporasi yang lokasinya terjadi kebakaran baik sengaja ataupun karena kelalaian, termasuk kepada para pemegang izin yang menelantarkan lahannya. 

Lebih lanjut, Mahfud MD juga meminta agar tetap dilakukan penataan ekosistem gambut dalam Kawasan Hidrologis Gambut dan menjaganya agar tidak kering.

Sehubungan dengan permasalahan adanya petugas di daerah yang masih melakukan kegiatan pemadaman karhutla yang dapat bertabrakan waktunya dengan seleksi kompetensi ASN, seperti yang dialami oleh petugas Manggala Agni, Menko Mahfud MD meminta agar Kementerian PAN RB, BKN dan KLHK saling berkoordinasi.

Saat memberikan keterangan kepada awak media, Menko Mahfud MD menegaskan, bahwa tidak terjadi transboundary haze pollution ke negara ASEAN lainnya akibat karhutla. “Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak, atau yang sering terjadi pada masa yang lalu, sekarang tidak ada lagi,” tegas Mahfud MD.

Di kesempatan tersebut, Mahfud MD menerangkan bahwa operasi darat akan diutamakan dan dimaksimalkan dikarenakan terbatasnya pesawat untuk operasi udara. Teknologi modifikasi cuaca (TMC) juga terus dilakukan dengan koordinasi BNPB.