JAKARTA - Pada Tahun 2021 ini, Pemerintah Pusat kembali berencana untuk merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di tingkat pusat, kementerian/lembaga, bahkan di tingkat daerah.

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan bahwa rencana pengadaan ASN ini sedang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyusun ini sejak bulan Februari 2020 lalu.

"Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo, Kementerian Keuangan juga berkontribusi dalam memberikan komitmen dukungan untuk penyediaan anggaran," katanya di Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Gubri menyampaikan, dari informasi yang dipaparkan Menpan RB dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional pada Kamis (4/3/2021) kemarin, akan ada beberapa formasi ASN yang dibutuhkan.

Seperti guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) satu juta formasi pelamar dari guru honorer kategori 2 (eks THK2) dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) kemudian pengadaan ASN di pemerintah pusat sebanyak 83 ribu CPNS atau CPPPK sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan yang dibutuhkan.

Selanjutnya, akan dibuka juga pengadaan ASN di pemerintah daerah sebanyak 189 ribu formasi, 70 ribu PPPK jabatan fungsional selain guru dan 119 ribu jabatan teknis yang sangat diperlukan termasuk tenaga kesehatan.

"Jumlah tersebut merupakan kebutuhan dua tahun, tahun 2020 dan 2021," tuturnya.

Gubri menuturkan, untuk jadwal penerimaan ASN tahun ini masih dalam proses pembahasan antara Kemenpan RB, Kemendikbud dan BKN dengan rencana perekrutan sebanyak 1,3 juta ASN.

Ia menyebutkan, menurut Menpan RB proses pengadaan tahun 2021 ini merupakan pengalaman pertama dalam merekrut sekitar 1,3 juta pegawai, dengan jumlah yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Indonesia.

"Menpan RB menyampaikan perlu untuk merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai resiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan termasuk mencoba keajegan sistem seleksi secara online bersama BPPT dan BSSN," tutupnya. (MCR/IP)