PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun ini kembali alokasikan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp17,2 miliar untuk 172 kecamatan. Masing-masing mendapatkan bantuan Rp100 juta.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekdaprov Riau, Elly Wardhani melalui Koordinator Pemerintahan, Ade Yunisnawaty mengatakan, tahun ini bantuan keuangan kecamatan tetap dialokasikan.

"Tahun ini BKK kecamatan tetap dialokasikan Rp100 juta per kecamatan. Bantuan ini bergulir sejak tahun 2019," kata Ade Yunisnawaty, Jumat (11/9/2023).

Ade mengatakan, progres penyaluran BKK kecamatan berdasarkan usulan dari kabupaten kota. Dimana saat ini daerah yang sudah mengusulkan pencairan bantuan tersebut baru Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu (Rohul).

"BKK kecamatan di Kampar dan Rohul masih proses verifikasi, setelah selesai baru kita usulkan pencairan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Riau," terangnya.

Namun, lanjut Ade, pihaknya sudah menyurati kabupaten kota lainnya untuk segera mengusulkan pencairan bantuan keuangan kecamatan, sehingga bisa segera dilakukan verifikasi.

"Tapi biasanya mengacu tahun-tahun sebelumnya mereka bulan September atau Oktober baru mengusulkan. Jadi tidak begitu susah proses pencairan, hanya saja harus ada usulan dari kabupaten kota," sebutnya.

Ade menambahkan, dalam juknis bantuan keuangan kecamatan juga sudah dijelaskan kegunaan bantuan tersebut. Dimana untuk tahun ini, bantuan lebih difokuskan untuk peningkatan Kamtibmas.

"Kalau sebelumnya kan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, tahun ini untuk bantuan digunakan untuk peningkatan Kamtibmas, pencegahan radikalisme dan narkoba, pembinaan kerukunan umat beragama dan pengawasan orang asing oleh forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) saat turun lapangan. Termasuk untuk pemantauan dana desa di masing-masing kecamatan," tutupnya.