PEKANBARU - Sempena dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Provinsi Riau sudah banyak capaian yang diraih oleh Provinsi Riau. Satu diantara capaian itu yakni berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Provinsi Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 22,3 persen menjadi 17 persen.

"Capaian ini merupakan prestasi kita bersama sehingga kita termasuk lima provinsi di Indonesia yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di atas 5% dan Provinsi ke 6 dengan stunting terendah tingkat nasional," ucap Gubri Syamsuar saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu (9/8/2023).

Orang nomor satu di Provinsi Riau itu sampaikan, Pencapaian tahun 2022 tersebut telah mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau yaitu 18,4 persen dan mencapai target WHO yaitu, 20 persen. Sesuai amanat Presiden untuk 2024, imbuhnya, ditargetkan Indonesia turun hingga 14 persen. 

"Maka dari itu, dengan sisa waktu 1 tahun 6 bulan ini, kita harus bisa menurunkan minimal 3 perseen," sebutnya.

Oleh karena itu, Gubri Syamsuar menghimbau beberapa Kabupaten di Provinsi Riau dengan prevalensi stunting masih diatas rata-rata. "Dengan demikian, saya menghimbau kepada Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Siak, dan Kuantan Singingi di mana prevalensi stunting-nya masih di atas rata-rata capaian Provinsi, harus bekerja lebih keras supaya bisa menurunkannya," ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Bupati Siak dua periode itu menyampaikan, pada tahun 2023 ini, kebijakan yang dilakukan Pemprov Riau adalah Bantuan Keuangan Khusus desa sebesar Rp 8 Juta. Dana tersebut, ucapnya, diarahkan untuk operasional posyandu, membentuk Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Kemudian, membuat kebijakan sebuah platform keterlibatan pemangku kepentingan secara terstruktur dan terukur yaitu orang perorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media masa, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama. 

Selain itu, melakukan intervensi prioritas melalui pemanfaatan data yang terintegrasi meliputi data kemiskinan ekstrim, data keluarga berisiko stunting, data lokus stunting, dan data indeks desa membangun, dengan sasaran prioritas penanganan kepada remaja, calon pengantin dan pasangan usia subur. 

Selanjutnya disampaikan, Pemerintah Provinsi Riau juga secara konsisten memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak, disabilitas, dan lanjut usia terlantar di dalam panti melalui pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) se Provinsi Riau. 

"Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Riau telah menyalurkan bantuan sosial kepada 95 LKS dengan total anggaran sebesar Rp. 25,1 Miliar. Bantuan ini didistribusikan kepada LKS di 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau," tandasnya.