PEKANBARU - Mewakili Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan menyatakan, bahwa kemiskinan tidak hanya persoalan ekonomi semata, namun juga melibatkan sektor lain.

"Sektor lain itu termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan lain sebagainya. Selain itu, kemampuan setiap individu untuk dapat pulih dan keluar dari kemiskinan juga berbeda-beda," kata M Job Kurniawan pada kegiatan diskusi publik terkait optimalisasi peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau, di Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau, Selasa (18/7/2023).

Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, serta masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Selain itu, ia menyampaikan, kegiatan diskusi publik yang digalakkan oleh ISEI Riau terkait optimalisasi peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Riau ini sangat selaras dengan upaya Pemprov Riau.

"Hal ini sangat selaras dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah melalui tim penanggulangan kemiskinan juga melakukan hal yang sama. Namun, pada tahun 2022 ada Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang bagaimana penekanan kemiskinan ini mengarah pasa kemiskinan ekstrem," ujarnya. 

"Kita patut bersyukur dengan adanya program seperti ini dapat meningkatkan komunikasi terhadap masyarakat, yang juga komunikasi ini semakin terjalin dengan baik," tambah M Job Kurniawan.

Pihaknya menjelaskan, untuk potensi pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau pada Tahun 2021 mencapai 7 persen dan tahun 2022 turun menjadi 6,8 persen. Begitu juga, kemiskinan ekstrem di Riau tahun 2021 1,12 persen dan tahun 2022 menurun jadi 1,4 persen. 

"Mudah mudahan ini bisa bersama-sama di garap. Selain itu kita juga ingin kedepannya ada peran dan keberlanjutan atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baznas, CSR ataupun sebagainya kepada masyarakat," jelasnya. 

"Jadi keberlanjutan atas bantuan zakat yang diberikan perlu ada evaluasi dan pengawasan sehingga tidak hanya berhenti disaat memberikan bantuan tersebut. Akan tetapi, kita ikuti seperti apa perkembangan usaha mereka, sehingga mereka yang awalnya penerima bantuan bisa menjadi pemberi bantuan zakat," sebut M Job Kurniawan. 

Selain itu, M Job Kurniawan juga berharap, ISSEI ikut andil dalam membantu pengawasan atas keberlanjutan penyaluran zakat di Provinsi Riau.