PEKANBARU -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengelar kegiatan kuliah umum Keuangan Syariah Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Kamis (15/6/2023)

Acara ini dihadiri oleh Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr Erdiriyo, Pimpinan Wilayah II Kantor Pegadaian Pekanbaru, Maryono S.Sos MBA, Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Pekanbaru Dul Sutrisno, Manager Humas Pegadaian Kanwil II Pekanbaru.

Pimpinan Wilayah II Kantor Pegadaian Pekanbaru, Maryono S Sos MBA berterimakasih kepada UMRI yang telah memberi tempat untuk melakukan kuliah umum. Termasuk kepada Kemenko Bidang Ekonomi yang memfasilitasi kegiatan ini. Diharapkan, pertemuan ini berkontribusi nyata pada masyarakat.

"Jadi hasilnya bukan sekadar perjanjian kerjasama, ada nilai plus lainnya,"kata Dia.

Dengan kegiatan ini, tambah Maryono, Pegadaian sebagai BUMN berharap bisa berkontribusi nyata bagi dunia pendidikan. Sementara, mahasiswa yang menjadi peserta juga diharap membagikan pengetahuan yang diterima kepada mahasiswa lainnya. Termasuk menjadi corong penyampai tentang ekonomi syariah kepada masyarakat luas.

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dr Erdiriyo dalam sambutannya ingin kegiatan ini membuat UMRI dengan Pegadaian dan Pegadaian Syariah berjodoh. Dalam artian, banyak hal yang bisa dijadikan program bersama di masa datang.

Erdiriyo bercerita tentang besarnya peluang bagi mahasiswa jika terlibat dalam program-program yang dimiliki Pegadaian Syariah dan Pegadaian.

"Selama saya monitoring, satu agen Pegadaian di Jawa Timur bisa menerim fee sampai Rp30 juta. Kalau ada yang menabung haji atau umrah, mereka dapat fee. Ada juga yang menggadaikan sesuatu, mereka juga mendapatkan fee," tuturnya. 

Peluang lainnya yang bisa ditangkap oleh UMRI adalah program sertifikasi halal. Menurut dia, ini merupakan program negara yang setiap tahun dikucurkan dana ratusan miliar untuk pelaksanaannya. Tapi seringkali uang itu kembali lagi ke kas negara karena tak semua terpakai.

Karena itu, pihaknya mendorong UMRI menjadi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang deputinya ada di Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau.

"Jika UMRI menjadi LP3H, maka banyak kesempatan yang bisa diambil. Karena untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal, ada dana yang bisa diperoleh oleh UMRI,"lanjutnya menjelaskan.

Erdiriyo menilai, peluang UMRI menjadi pusat halal di Riau juga sangat besar. Dengan kekuatan sumber daya manusia, tempat yang representatif dan peralatan yang ada, UMRI dianggapnya berpotensi menjadi pusat halal di Provinsi Riau. Upaya menjangkau pelaku usaha yang produknya ingin disertifikasi halal bisa semakin luas dengan banyaknya jumlah mahasiswa di UMRI.

Benefitnya pun ada. Dengan ikut memproses sertifikasi halal produk-produk pelaku usaha, maka mahasiswa berpeluang mendapat pemasukan. 

Sementara, Rektor UMRI, Dr Saidul Amin MA menyambut positif kegiatan ini. Bagi UMRI, menjadi tuan rumah bukan sekadar profesi ataupun aplikasi dari keilmuan biasa. Tapi merupakan misi dari ideologi. UMRI yakin, perekonomian syariah merupakan keuangan yang bersifat inklusif. Karena ini merupakan perekonomian yang sistemnya dari umat untuk masyarakat luas.

Rektor menginginkan perekonomian syariah di Indonesia bisa menjadi gerakan holistik. Sehingga gerakan ini ikut mengangkat ekonomi negara. Dengan begitu, kata rektor, ekonomi syariah tidak bisa dipisahkan dari kemajuan negara.

Rektor juga menyambut tawaran kerjasama dari kementerian. Dia ingin mendorong UMRI menjadi pusat halal di Riau. Bahkan, laboratorium yang ada di UMRI diharap bisa mengurus proses halal seluruh produk industri di Riau. 

Ditambahkan Rektor, terlalu banyak aspek ekonomi dan keuangan syariah yang bisa diterapkan tapi tidak dilakukan. Rektor mengaku terkejut ketika Dirjen Haji, Prof Hilman datang ke Riau. Dimana, diceritakan bahwa pelaksanaan ibadah haji yang lalu merupakan yang paling baik.

Namun, yang menyedihkan, ratusan ton ikan patin dan puluhan ton bumbu masuk ke Madinah. Sayangnya, patin itu didatangkan dari Vietnam dan bumbu dari Thailand. Padahal, patin banyak sekali di Riau. Sementara, bumbu banyak juga di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Namun, yang menjadi masalah adalah pengemasan. Di Riau, teknologi pengemasan tidak bisa lama dibanding Malaysia dan China. Di samping itu, Vietnam dan Thailand sudah memangkas birokrasi ekspor dan impor. Dia berharap, acara ini bisa memberi sesuatu yang berharap untuk memecahkan permasalahan ini.

"Semoga setelah ini akan muncul  wirausahawan-wirausahawan muda dari kalangan Mahasiswa/i yang sukses di masa mendatang," imbuhnya.