PEKANBARU - Riau adalah Provinsi dengan luas lahan gambut yang besar, yaitu lebih dari 60 persen atau 5,4 jt ha.Tata kelola air dalam gambut menjadi hal yang sangat diperhatikan. Jika tidak, maka akan mengakibatkan kekeringan dan dapat menjadi pemicu kebakaran.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau, Mamun Murod usai melakukan dialog dengan Staff ahli kementerian LHK RI, di Pekanbaru, Selasa (13/6/2023).

Oleh karena itu, ucap Murod, jajaran pemerintahan baik pusat, provinsi, dan kabupaten, mengupayakan agar tanah gambut ini terjaga dengan baik.

"Salah satunya dengan projek Sustainable Management of Peatland Ecosystem in Indonesia (SMPEI). Kemudian kami bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan mengupayakan menjaga gambut dengan merestorasi gambut," jelasnya.

Dikatakan dia, dalam merestorasi gambut ada 3 hal yang dilakukan, pertama rewetting yaitu melakukan pembasahan untuk mengembalikan kelembapan gambut hingga sedekat mungkin ke kondisi alaminya.

"Rewetting dapat dilakukan dengan 2 metode, pertama dengan sumur bor dan kedua dengan sekat kanal," jelasnya.

Kemudain, lanjutnya untuk wilayah-wilayah yang terbakar perlu untuk dilakukan repulitasi. Lalu, poin ketiga melakukan revitalisasi ekonomi.

"Bagaimana mereka mendapat penghasilan, dengan dukungan seperti diberi ternak dan hal lainnya, agar dapat menghidupi masyarakat agar mereka tidak mengeksploitasi hutan yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan,"terangnya.

Lebih lanjut disampaikan, dari tiga hal tersebut, seluruh poin harus berimbang. Namun, dari 3R tersebut porsi terbesar dananya untuk rewetting. Menjaga gambut agar tidak kering.

"Ditambah fenomena el nino, pengaruh gambut sangat besar, jika ini tidak dijaga tidak dibasahkan maka sedikit percikan api saja itu dapat mengakibatkan kebakaran hutan dengan cuaca yang sangat ekstrem ini, dan cepat meningkatkan kekeringan gambut maka gambut ini perlu dibasahkan," tandasnya.