PEKANBARU - Pembinaan pegawai merupakan tugas dan fungsi seluruh Pimpinan pada instansi Vertikal Kementerian Agama

Hal tersebut disampaikan  Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat  Jenderal  Kementerian Agama  Nurudin dalam acara  Pembinaan Pegawai oleh Kementerian Agama Provinsi Riau.

“Fungsi pembinaan itu dilakukan setiap saat karena itu tugas dan fungsi  aparatur apalagi Kementerian Agama ini Vertikasl tentu dilakukan oleh seluruh pimpinan,"ujarnya,Kamis (1/6/2023).

Lebih lanjut Nurudin mengatakan kegiatan yang ditaja oleh Kanwil Kemenag Riau merupakan kegiatan yang sesuai untuk penyampaian secara langsung berbagai perubahan tata kelola kepegawaian. 

‘Bahwa salah satu kata kunci yang sangat penting dalam menggelorakan Semangat Kemenag Baru adalah Manajemen Pelayanan dan Tata Kelola Birokrasi yang harus semakin baik yang didukung SDM yang unggul, ini merupakan bagian penting yang harus kita catatkan dalam tinta emas sejarah Kemenag dalam berkhidmat memberikan pelayanan terbaik bagi umat”. 

Nurudin juga menyampaikan Peta Jalan Kebijakan Bidang Aparatur Sipil Negara, diantaranya Pertama: SISTEM MERIT Adalah  kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. 

Kedua: ASSESMENT CENTER, Pembangunan dan Pengembangan Pusat Penilaian Kompetensi ASN Kemenag sebagai upaya peningkatan kompetensi ASN, ketiga:  STANDAR LAYANAN adalah Penyusunan SOP dan sistem layanan kepegawaian, agar memberikan kepastian informasi kepada stake holder penerima layanan Kepegawaian. 

Keempat: APPS KEPEGAWAIAN, Layanan kepegawaian berbasis digital, implementasi e-Office, Pembangunan Gateaway Information System, informasi di jari penerima layanan. Dan yang kelima: REGULASI, Melakukan reviu regulasi kepegawaian guna peningkatan pelayanan kepegawaian dan pembentukan omnibuslaw kepegawaian.

Sementara itu Kakanwil Kemenag Provinsi Riau mengharapkan pembinaan ini dapat menciptakan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan berdisiplin tinggi serta professional.

“pembinaan pegawai ini dalam upaya kita merobah paradigma lama yang ingin dilayani, menjadi pelayan masyarakat yang baik dalam pelaksanaan tugas,”ujarnya. 

Mahyudin juga menambahkan ada tiga unsur untuk wujudkan reformasi birokrasi. Ketiga unsur tersebut adalah kualifikasi, kompetensi dan kinerja. kualifikasi terkait latar belakang pendidikan harus relevan dengan bidang kerjanya. Kompetensi berkenaan dengan kemampuan dalam sebuah jabatan, harus disadari bahwa tiap PNS tidak hanya bekerja namun harus ada wujud nyata dari kerja yang dijalani.