PEKANBARU - Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Indonesia’s Folu Net Sink 2030 Sub Nasional di Pekanbaru, Riau telah dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, SF Hariyanto.

Pertemuan ini dilaksankan untuk membahas suatu kondisi tingkat serapan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. 

Sekda Riau SF Haryanto mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik forum diskusi ini. Karena, dapat menjadi suatu kajian bersama dalam menilai kebijakan di daerah untuk mendukung capaian target penurunan emisi karbon secara Nasional.

“Kami sangat menyambut baik diselenggarakannya FGD ini. Kegiatan ini dimaksud untuk penguatan peran Pemprov Riau dalam mengkoordinasikan aksi mitigasi, dituangkan dalam rencana kerja Indonesia FOLU Net-Sink 2030 sub nasional Provinsi Riau sampai ke tingkat tapak,” katanya, Kamis (25/05/2023).

Dijelaskan, melalui forum ini Provinsi Riau diarahkan pada perlindungan dan pengamanan hutan, pengawasan dan penegakan hukum, serta pengendalian karhutla.

Lalu, peningkatan SDM dan infrastruktur pendukung serta revegetasi bekas lahan terbakar, reboisasi lahan kritis dan terintegrasi, pembinaan kapasitas masyarakat, dan pendampingan untuk perhutanan sosial. 

"Selanjutnya, pemanfaatan kawasan hutan penyusun dan pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP),” SF Haryanto. 

Diungkapkan, Pemprov Riau secara proaktif menindaklanjuti arahan Menteri LHK tentang Indonesia FOLU Net-Sink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim dengan progres kesiapan sebagai berikut. 

Pertama, penyusunan dan penyampaian dokumen rencana kerja FOLU Net-Sink 2030 sub nasional Provinsi Riau. 

Kedua, penyampaian proposal kegiatan dan fasilitas implemetasi FOLU Net-Sink 2030, dan ketiga  draf SK Gubernur tim pelaksanaan percepatan investasi renatar Indonesia FOLU Net-Sink 2030 sub nasional.

“Kami berharap rencana kerja yang telah disusun merupakan legitimasi untuk dukungan berbagai unsur terkait bagi Provinsi Riau. Terutama pembiayaan secara kesinambungan baik dari kementerian atau lembaga serta pihak lainnya. Termasuk mekanisme badan pengelolaan badan lingkungan hidup,” ungkapnya.

Kemudian disampaikan, Riau memiliki kekayaan sumber daya alam yang harus dikelola secara bijaksana. Sehingga nantinya akan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan kehidupan.

“Kita menyadari bahwa pengelolaan SDA yang tidak bijaksana justru akan menimbulkan berbagai bencana seperti kekeringan, banjir, dan fenomenal iklim yang mengakibatkan kesusahan air pangan dan energi sehingga mengancam kehidupan kita bersama,” terangnya.

Sementara itu, CEO Indonesia Ocean Justice Initiave (IOJI) Dr Mas Achmad Santosa menuturkan, penetapan arah mitigasi dalam rencana operasional Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030 didasarkan pada tiga informasi spasial. Di antaranya seperti indeks jasa lingkungan tinggi (IJLT), tipologi kelembagaan, dan indeks prioritas lokasi (IPL).

“Penetapan kebijakan dan arah mitigasi dalam FOLU yang berdasarkan tiga informasi spasial itu sudah di mulai mengarah pada penggunaan konsep ekosistem yang kritis dengan di prioritaskannya perlindungan terhadap lokasi-lokasi yang memiliki IJLT dan IPL yang tinggi," tuturnya.

(bib)