PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya meningkatkan dan membenahi pembangunan yang ada di Bumi Melayu Riau. Untuk itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan akan mengusulkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah perbatasan negara dan pulau terluar yang ada di Provinsi Riau ke Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti Webinar Nasional dalam rangka Pelaksanaan Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan bersama Menteri Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Kominfo Johny G Plate di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (17/9/2020).

Kegiatan yang bertemakan "Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju" juga diikuti secara virtual oleh 15 Gubernur daerah wilayah perbatasan negara dan juga Bupati/Wali Kota daerah perbatasan negara.

Gubri menyampaikan bahwa dalam pertemuan yang diikutinya, para menteri membahas soal pembangunan infrastruktur di daerah wilayah perbatasan negara. Meskipun sudah banyak pembanguan infrastruktur yang dikerjakan, namun masih banyak juga yang belum mendapatkan hal yang sama di daerah perbatasan lainnya termasuk Provinsi Riau.

Untuk itu, Gubri menyebutkan sudah mempersiapkan usulan-usulan agar daerah perbatasan dan pulau terluar di Riau juga mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, dermaga dan saluran internet.

Ia mencontohkan salah satu keadaan pulau terluar di Riau yakni Pulau Rupat. Sebagai kawasan strategis dalam pariwisata nasional yang mana perencanaan pembangunan pariwisata ini sudah terintegrasi dengan pembangunan pariwisata nasional, namun sebut Gubri, hingga saat ini belum ada dukungan dari pemerintah pusat

"Kami berharap agar pemerintah pusat bisa membantu infrastruktur yang belum selesai saat ini di Provinsi Riau," ujarnya.

Selain akan mengusulkan pembanguan infrastruktur di daerah kawasan perbatasan, orang nomor satu di Riau itu juga akan mengajukan pembangunan sentra perikanan.

"Kami juga mengusulkan adanya pembangunan sentra perikanan di daerah Riau," katanya.

Dengan pengusulkan sentra perikanan, ia berharap agar hasil perikanan di Riau bisa dipantau langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

"Saat ini sektor perikanan di Riau juga banyak dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan dan pengusaha dari negara tetangga yakni Malaysia," tuturnya. (MCR/NV)