PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar sangat peduli dan memperhatikan tenaga honorer khusunya guru. 

Didalam acara parade diskusi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) secara virtual, orang nomor satu di Riau itu hingga hari ini masih memperjuangkan nasib guru hononer yang ada di Bumi Lancang Kuning. 

Bahkan, dalam parade diskusi itu, ia meminta kepada Dirjen GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, agar kuota untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Provinsi Riau ditambah, mengingat masih banyaknya sekolah-sekolah yang membutuhkan PPPK. 

Diketahui, penetapan kebutuhan tenaga guru formasi tahun 2022 berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 792 Tahun 2022 berjumlah 7.297 formasi. Namun, kebijakan tersebut diperbaharui, dan itu berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 149 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Penetapan Kebutuhan pegawai ASN Untuk Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Untuk Pemprov Riau jumlah alokasi PPPK guru   sebanyak 3.302 formasi. 

"Dari formasi kami yang awal (7.297 formasi), saat ini baru diberi kesempatan 3.302 orang oleh Menpan RB, agar jumlahnya ditambah lagi, karena dari 7.297 masih ada juga pegawai honorer yang belum terakomodir," jelas Gubri secara virtual dari rumah dinasnya, Pekanbaru, Kamis (16/3/2023). 

Gubri menjelaskan, total yang mendaftar sebanyak 9.001 orang. Dari jumlah tersebut yang dinyatakan lulus sebanyak 5.838 orang. Namun formasi yang dibutuhkan hanya 3.302 formasi. 

Sementara, pada awal penetapan kebutuhan tenaga guru di Riau berjumlah 7.297 formasi sesuai dengan Kepmenpan RB Nomor 792 Tahun 2022. 

Untuk itu, dirinya sangat memperhatikan PPPK guru, sebab saat ini untuk pengangkatan ASN guru sangat sedikit. 

"Kami sangat konsen dengan PPPK guru, karena kami tau persis bahwa saat ini untuk pengankatan ASN guru sangat sedikit sekali," pungkasnya.