PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun ini kembali memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi pemerintah 12 kabupaten/kota di Riau. BKK tersebut bersumber pada APBD Riau tahun 2023.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Riau Indra SE melalui Sekretaris BPKAD Ispan mengatakan, BKK tersebut diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan total Rp309.868.734.773 yang diperuntukan untuk lima pembiayaan kegitan.

"BKK tersebut untuk pembiayaan gaji guru bantu, bantuan keuangan ke kecamatan, bantuan rumah layak huni, bantuan infrastruktur dan bantuan pembiayaan kegiatan MTQ," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dikarenakan setiap daerah berbeda jumlah guru bantu, kemudian jumlah kecamatan serta jumlah yang mendapat rumah layak huni. Setiap kabupaten/kota menerima jumlah BKK yang berbeda.

"Karena jumlah penerima berbeda-beda, maka tiap daerah tidak sama menerima BKK. Seperti Kabupaten Kepulauan Meranti itu, jumlah guru bantunya sedikit, kecamatan juga sedikit, jadi jumlah BKK nya juga sedikit dibanding daerah lainnya," ujarnya.

Dijelaskan Ispan, tahun ini yang paling banyak mendapatkan BKK tersebut yakni Kabupaten Kampar sebesar Rp107.895.422.000, Rokan Hulu Rp59.058.000.000, Pekanbaru Rp23.676.987.767.

"Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp16.436.000.000, Rokan Hilir Rp8.376.000.000, Indragiri Hulu Rp19.370.000.000, Kuansing Rp17.538.000.000, Bengkalis Rp11.900.000.000, Siak Rp9.672.800.000, Dumai Rp7.720.000.000, Pelalawan Rp21.901.525.006 dan Kepulauan Meranti Rp6.324.000.000," paparnya. 

Dipaparkan Ispan, adapun BKK yang diperuntukan bagi gaji guru bantu sebesar Rp76,7 miliar. Di mana masing-masing guru bantu mendapatkan Rp2.000.000. Kemudian bantuan untuk kecamatan sebesar Rp17,2 Miliar, dimana masing-masing kecamatan mendapatkan Rp100.000.000.

"Bantuan rumah layak huni total Rp54,5 Miliar. Kemudian bantuan keuangan untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp7,5 Miliar dan BKK infrastruktur sebesar Rp153,9 Miliar," jelasnya.