PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) susun langkah pengembalian perekonomian masyarakat yang terpapar Covid 19. Diantaranya masyarakat pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sebagian besar sempat vakum dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun langkah yang disiapkan Pemprov Riau untuk menghidupkan kembali UMKM tersebut, dengan cara membantu kembali gerakan usaha dan juga menggaransi terkait produk yang dihasilkan. Sehingga kedepan apa yang menjadi usaha bagi pelaku UMKM bisa kembali masuk dengan baik dalam pasaran. 

Informasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Nasution, menurutnya jika saat ini Pemprov sudah menyiapkan dua langkah untuk menggerakan UMKM tersebut. Yaitu kebutuhan bahan baku dan peralatan usaha. Serta memberikan jaminan atau garansi terhadap produk yang dihasilkan. 

"Untuk kebutuhan bahan baku itu masuk pada strategi intevensi yang diantarannya juga terdapat bahan baku, bahan penolong, peralatan produksi, teknologi, Pemasaran dan persoalan. Sedangkan garansi, Strategi garansi terhadap produk IKM dan UMKM," jelasnya. 

Untuk diketahui tambahnya, saat ini jumlah IKM dan UMKM di Provinsi Riau mencapai 273.106 unit dengan rincian IKM sebanyak 10.106 unit atau 98,36 persen dari total industri yang jumlahnya sebesar 10.274 unit dan UMKM sebanyak 263 unit.

"Dari jumlah tersebut sebagian sudah ada yang terdampak oleh pandemi covid-19 dan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kita semua untuk memulihkan kembali sebagian sektor UKM dan UMKM di Provinsi Riau," ujarnya. 

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Riau sudah berupaya dan memberdayakan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kebijakan dan program-program yang melibatkan berbagai stekholder termasuk didalamnya adalah perbankan dan koperasi.

"Upaya tersebut akan terus ditingkatkan dimasa masa mendatang melalui kerjasama dalam mengembang sektor usaha mikro sehingga kegiatan tersebut memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan produktifitas dan taraf hidup masyarakat berbasis Syariah," tutupnya. (MCR/AZ)