PEKANBARU - Bangsa yang maju tidak hanya dibangun dengan mengandalkan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak. Bangsa yang maju ditandai dengan memiliki peradaban yang tinggi, masyarakat yang literat dan aktif berperan dalam memajukan masyarakat dunia. 

Wakil Gubernur Riau (Wagubri) mengatakan bahwa sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai syarat kecakapan hidup mulai dari keluarga, sekolah hingga masyarakat.

Untuk itu, penguasaan enam literasi dasar yang dikemukakan oleh World Economic Forum pada tahun 2015 silam amatlah penting. Tidak hanya penting bagi pelajar, tapi juga penting bagi seluruh masyarakat.

"Enam literasi dasar itu mencakup literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewarganegaraan," kata Wagubri di Pekanbaru, Senin (13/3/2023).

Literasi baca tulis disepakati merupakan poin pertama dari enam literasi tersebut. Kemampuan membaca dan menulis adalah literasi paling awal yang dikenal dalam sejarah peradaban manusia. 

"Dengan memiliki kemampuan baca tulis seseorang dapat menjalani hidup yang lebih berkualitas," jelasnya. 

Menurut Wagubri Edy Nasution, kiprah perpustakaan dalam pembangunan nasional sekarang ini mulai menjadi pusat perhatian semua pihak. Pemerintah pun menunjukkan perhatian yang lebih besar dalam pengembangan perpustakaan dan peningkatan perannya di masyarakat. 

Hal ini dapat dilihat dari diberikannya Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2019 yaitu "Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan" dengan indikator, yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial".

"Program ini memiliki tujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan kemampuan literasi yang meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi," terangnya.

Selain itu pula, International Federation of Library Asssociation and Institution (IFLA) atau Organisasi Perpustakaan International juga menyampaikan bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya.

"dengan melihat keragaman budaya dan kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan untuk melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia (HAM)," pungkasnya.