PEKANBARU - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat menggelar kegiatan Kick Off Meeting Pancasila Dalam Tindakan secara virtual. Kamis, (16/2/2023).

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi menjelaskan kegiatan ini merupakan inisiasi kerja sama BPIP dengan BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Badan Klimatologi dan Geofisika.

“Tujuannya pertama, mengaktualisasikan nilai – nilai Pancasila dalam upaya mencegah stunting, kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan mengantisipasi bencana,” ujar Yudian.

Kemudian untuk menggali, menyebarkan luaskan dan merumuskan langkah – langkah mengenai pencegahan stunting, kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan mengantisipasi bencana.

Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (25/1/2023) mengenai pentingnya pemerataan fasilitasi kesehatan dan pencegahan stunting di Daerah.

Menurut Yudian hal ini menjadi bagian dan tanggung jawab semua pihak untuk merealisasikannya, sesuai tugas dan fungsi kelembagaan masing – masing.

“Dengan tetap bergotong royong antar kelembagaan, sehingga semangat aktualisasi nilai – nilai Pancasila terjaga kehadirannya disemua bidang pembanguanan nasional. Terutama bidang prioritas yang mendorong terwujudnya pembangunan sumber daya manusia unggul,” katanya.

Dengan diadakannya kegiatan ini hasil yang ingin dicapai ialah adanya rumusan dan langkah – langkah konkret terkait pencegahan stunting, kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan mengantisipasi bencana.

Turut hadir secara virtual Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmy, Kepala BKKBN Provinsi Riau Magdalena Wati Yulia, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan pejabat terkait lainnya.