PEKANBARU - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk tetap optimistis dalam menjalankan perekonomian tahun 2023. Namun, rasa optimisme tersebut harus disertai dengan kewaspadaan karena situasi ekonomi global pada tahun ini akan menjadi tantangan dengan banyaknya negara yang diprediksi mengalami resesi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers, Senin (16/01/2023), di Kantor Presiden, Jakarta usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Tadi instruksi dari Bapak Presiden kita harus waspada, optimistis tapi waspada. Optimistis karena pencapaian kita luar biasa di 2022, waspada karena tahun 2023 sepertiga dari dunia akan mengalami resesi atau 43 persen negara itu akan mengalami resesi menurut proyeksi IMF,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, kata Sri Mulyani, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan sejumlah strategi. Pertama, menjaga ketahanan dan stabilitas pangan.

“Pertama, untuk belanja-belanja tahun 2023, terutama, satu, belanja untuk ketahanan pangan Rp104,2 triliun harus bisa menjaga pertahanan dan stabilitas pangan,” ujarnya.

Sementara itu, belanja pada sektor perlindungan sosial dianggarkan sebesar Rp476 triliun dalam APBN tahun 2023. Nominal tersebut hampir setara dengan apa yang dibelanjakan pemerintah pada sektor yang sama tahun 2022 yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi.

“Ketahanan energi Rp341 triliun itu untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dan tentu produksi energi kita dan ketahanan energi kita bisa berjalan. Infrastruktur tahun ini Rp392 triliun tetap akan dijaga,” ujarnya.

Sementara belanja untuk kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp178 triliun diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.

“Itu adalah untuk non-COVID-19 sehingga memang akan meningkat untuk belanja non-COVID-19. Pendidikan Rp612 triliun, itu juga termasuk belanja yang sangat tinggi,” kata Sri Mulyani.

Pada APBN 2023, tutur Menkeu, pemerintah juga menganggarkan Rp21,86 triliun untuk tahapan pemilihan umum (pemilu). Selain itu, Rp23,9 triliun juga disiapkan untuk belanja dalam rangka mempersiapkan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp21 triliun.

“Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global, baik karena kenaikan harga inflasi maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain,” tandasnya.