PEKANBARU- Selama dua tahun terakhir, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau tidak kecipratan anggaran untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Informasi ini disampaikan Kepala Dinsos Riau H Dahrius Husein, saat dikonfirmasi terkait anggaran untuk KAT Riau."Sudah dua tahun (2019-2020) ini kita tidak mendapatkan anggaran untuk KAT dari Kemensos,"katanya, Kamis (2/7/20) di Pekanbaru.

Dahrius menyebutkan, anggaran untuk KAT itu umumnya merupakan program dari Kemensos. Biasanya, terkait infrastruktur di pemukiman KAT yang tersebar di seluruh daerah termarjinalkan.

"Progamnya itu kan biasanya pembangunan infrastruktur jalan. Kemudian juga pembangunan rumah untuk suku adat terpencil itu,"terangnya.

Terakhir kali kata Dahrius, Provinsi Riau mendapatkan bantuan untuk KAT yang diberikan Kemensos adalah pembangunan 46 unit Rumah Layak Huni (RLH) pada tahun 2018 lalu. Puluhan rumah itu tersebar di Kepulauan Meranti sebanyak 34 dan Pelalawan sebanyak 12 unit.

Namun demikian lanjut Dahrius, pihaknya berencana akan mengajukan program pembangunan infrastruktur untuk KAT ke Kemensos tahun 2021 mendatang. Proposalnya saat ini tengah disiapkan untuk diajukan ke pusat.

Pada kesempatan itu, Dahrius mengungkapkan jika masyarakat adat terpencil harus menjadi perhatian pemerintah. Masyarakat KAT ini tersebar di wilayah pesisir dan pada umumnya menjadi nelayan.

Saat disinggung jumlah masyarakat KAT saat ini, Dahrius mengaku cukup banyak. Jumlah mereka mencapai 3.000-an yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan, Bengkalis dan Indragiri Hilir. MCR /NOR