PEKANBARU - Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kasan mengharapkan tindak lanjut pemerintah daerah (Pemda) , Satgas Pangan dan stakeholder lainnya dalam pengendalian inflasi di daerah. 

Kasan mengungkapkan, beberapa harapan yang seharusnya ditindaklanjuti tersebut yaitu menjaga ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi menjadi fokus utama dalam pengendalian inflasi untuk berbagai pihak terkait. 

Selanjutnya, mengalokasikan dan mengoptimalkan APBD untuk kegiatan pengendalian inflasi, seperti operasi atau pasar murah, subsidi angkutan, subsidi pangan dan kerjasama antar daerah. 

"Melanjutkan gerakan menanam untuk komoditas pangan yang mudah dihasilkan sendiri, terutama mengantisipasi cuaca ekstrem," ucapnya, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Senin (9/1/23). 

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan ini juga meminta Pemda dan pihak terkait untuk melakukan pengawasan dan edukasi harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah. 

Lalu, ia juga meminta Pemda yang memiliki pasar induk perlu melakukan monitoring pasokan secara kontinyu. Termasuk mengidentifikasi asal pasokan dan kendala yang dihadapi. 

Pemda juga diminta untuk memfasilitasi bussiness matching perdagangan antara wilayah sentra produksi dan sentra konsumsi. Serta pantauan potensi panen cabe utamanya di sentra produksi utama.

"Terakhir, pengawasan implementasi Ketersediaan Pasokan dan Harga pangan (KPSH) atau Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras harus terus dilakukan, " tutupnya.