PEKANBARU – Terkait hasil diskusi dan desk review antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi Pendukung pada 6 – 19 Juni 2022 lalu, mengusulkan beberapa perbaikan manajemen intervensi.

Usulan pertama yaitu mengenai cakupan pelayanan keluarga berencana (KB) pasca persalinan. Diantaranya dengan melakukan pendataan seluruh Rumah Sakit (RS) di provinsi Riau yang belum melayani KB, baik milik pemerintah maupun swasta.

“Dan pendataan seluruh RS di Provinsi Riau yang belum menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan OPD KB Kabupaten/Kota,” kata Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Provinsi Riau, Heriyanto di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur. Selasa, (27/12/2022).

Kedua, bagi para calon pasangan usia subur (PUS) diusulkan untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah. Seperti persyaratan pendaftaran, termasuk pemeriksaan kesehatan.

“Ini dari Dinas Kesehatan seperti  imunisasi tetanus toksoid, Pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas wajib sebagai syarat ke Kantor Urusan Agama. Sebagai pernyaratan tiga bulan sebelum pernikahan,” ujarnya.

Kemudian, bagi ibu hamil (Bumil) kurang energi kronik (KEK) untuk mendapatkan tambahan asupan gizi. Diusulkan bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) BKKBN, OPD KB dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan konfirmasi, pemetaan tugas TPK dan identifikasi kapasitas TPK dalam pelacakan Bumil KEK.

“Serta penyusunan desain, standar operasional prosedur, dan petunjuk teknis pelacakan dan Konfirmasi Bumil KEK bagi TPK,” ucapnya.

Selanjutnya, diusulkan bagi bumil untuk mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan, disertai dengan penyediaan kartu pantau atau melalui kartu pantau online melalui aplikasi ELSIMIL. 

“Hal ini akan akan didiskusikan dengan BKKBN, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, serta Dinas Kesehatan Provinsi Riau,” kata Heriyanto.

Lalu, bagi bayi usia kurang dari 6 bulan untuk mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif yaitu dengan cara mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau kepada RS, Rumah Bersalin, Klinik, Puskesmas dan praktek mandiri Bidan diseluruh Provinsi Riau tentang peningkatan cakupan ASI eksklusif termasuk penyediaan Klinik Laktasi dan konselor ASI.

Keenam, Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang menderita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Dengan cara mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melalui surat Gubernur agar menyediakan petugas khusus dan sarana prasarana dalam penginputan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).

Usulan selanjutnya ialah untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, serta melakukan identifikasi permasalahan dan pendataan penggunaan dan pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak ditingkat desa.

“Juga melakukan kegiatan advokasi kepada seluruh fasilitas kesehatah di Provinsi Riau,” tutupnya.