PEKANBARU – Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau, Heriyanto melaporkan review kinerja Bappedalitbang selaku Bidang Koordinasi dan Konvergensi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Riau. Selasa, (27/12/2022).

Dilaporkannya, pihaknya telah melaksanakan fasilitasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota tahun 2023. Adapun hasil reviewnya seluruh Kabupaten/Kota sudah merencanakan dan menganggarkan perecepatan penurunan stunting (PPS).

“Namun belum semua Kabupaten/Kota menentukan target penurunan prevelensi stunting sebagai indikator kinerja daerah,” terangnya di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur.

Kedua, pihaknya telah melakukan review pemetaan program pada dua aksi melalui web Monev Bina Bangda yaitu alokasi anggaran dan lokasi kegiatan pada lokus stunting menjadi prioritas. Serta identifikasi dan pemetaan dana desa serta sumber pembiayaan dari non pemerintah.

“Ketiga, telah dilakukan sosialisasi dan diskusi terarah pada kegiatan rembuk stunting dan rekonsiliasi stunting di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau,” katanya.

Selanjutnya pihaknya telah menugaskan Tim Penyusunan Makalah Kebijakan yang terdiri dari Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Akademisi di Provinsi Riau, serta telah berkoordinasi dengan Bidang Data dan Knowledge Management TPPS Provinsi Riau.

Pada 22 Maret 2022 jelas Heriyanto, pihaknya telah melaksanakan rapat sinergi program lintas sector, dilanjutkan rekonsiliasi stunting Provinsi Riau pada 30 Maret 2022.

Dari hasil rekonsiliasi ini dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) Kementerian Agama Provinsi Riau, Bulog, dan Universitas Riau.

“Kemudian pada 30 Juni 2022 telah dilaksanakan penilaian kinerja tahun 2021. Serta melaksanakan review delapan aksi konvergensi tiap bulan, ini masih on going,” jelasnya.

Ketujuh, pihaknya juga telah melaksanakan diskusi kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Perusahaan, dan Philantropi. Diantaranya dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Tanoto Foundation

Lebih lanjut telah dilaksanakan pula kegiatan asistensi atau pendampingan kepada TPPS Kabupaten/Kota mulai tanggal 8 – 25 Agustus 2022.

Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan diskusi dan desk review usulan perbaikan manajeman intervensi pada 6 – 19 Juni 2022 yang lalu yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah.

“Hasilnya diusulkan perbaikan manajemen intervensi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi pada masing – masing indikator pada Perpres 72 tahun 2021,” tutup Heriyanto.