JAKARTA - Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan bahwa setelah dilakukan pengambilan data dan pengolahan penyimpulan hasil, maka hasil penilaian kepatuhan publik pada tahun 2022 ini terdapat peningkatan. Yakni untuk zonasi hijau meningkat sebanyak 52,96 persen dibanding pada tahun 2021.

Mokhammad Najih menjelaskan, peningkatan zona hijau disebabkan oleh adanya komitmen dan keinginan pada seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan dan untuk meningkatkan kualitas dengan memenuhi, memahami standar pelayanan dan menjalankan pengelolaan pengaduan dengan lebih maksimal.

Ia menyebutkan, adapun rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan publik tahun 2022, yaitu untuk kementerian zona hijau sebanyak 21 instansi, zona kuning 4, dan tidak ada zona merah.

Kemudian untuk lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, 9 masuk zona hijau, 5 kuning dan merah tidak ada.

Sedangkan untuk pemerintah provinsi terdapat 19 pemerintah provinsi masuk zona hijau, 13 zona kuning, dan 2 zona merah. Lalu untuk pemerintah kota dari 98 pemerintahan kota, 54 masuk di zona hijau, sedangkan kuning 43 pemerintah kota dan 3 zona merah.

"Kemudian pemerintahan kabupaten 170 masuk zona hijau, 186 kategori zona kuning dan 59 pemerintah kabupaten masuk zona merah," ucapnya, di Jakarta, Kamis (22/12/22).

Kepala Ombudsman RI ini  menyebutkan, secara keseluruhan dari 586 instansi hasil penilaian terdapat 272 instansi atau 46 persen masuk di zona hijau, sedangkan zona kuning 250 instansi yaitu 42,6 persen dan zona merah 64 instansi atau 10,92 persen.

Mokhammad Najih memaparkan, hasil evaluasi kepatuhan terhadap pelayanan publik tahun ini cukup menggembirakan di dalam proses hasil penilaian.

Ia melanjutkan, hal yang menggembirakan tersebut terutama di tingkat pemerintahan kabupaten dan kota adanya perkembangan peningkatan yang cukup signifikan, termasuk di tingkat lembaga.

"Namun hal yang menggembirakan bahwa jika dibandingkan hasil penilaian di tahun 2021 dengan 2022 terjadi perkembangan yang cukup menggembirakan," ucapnya.