PEKANBARU - Pengawasan obat dan makanan merupakan hal penting yang harus didorong dalam meningkatkan derajat kesahatan masyarakat.

Demikian dikatakan, Asisten I Sekdaprov Riau, Masrul Kasmy dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Riau.

"Jadi kita harus membuktikan bahwa makanan dan obat-obatan yang ada di sekitar masyarakat  itu yang layak dan sesuai dengan standar yang sudah di pedomani," kata Masrul di Hotel Premiere, Kamis (15/12/2022).

Dijelaskan dia, bahwa masih seringnya ditemukan peredaran obat dan makanan dengan kondisi sudah melewati jadwal konsumsi atau expired, terutama menjelang imlek dan tahun baru.

Kemudian, ditemukan juga daging yang tidak sehat, yaitu daging-daging yang tampak gemuk namun ternyata disuntikkan dengan air.

"Jadi, ini upaya kita bersama dalam mengatasi persoalan peredaran makanan dan obat yang sesuai standar," ucapnya.

Maka dari itu, kata Masrul menegaskan, masing masing OPD harus berkoordinasi dengan kewenangannya masing masing. Pemerintah Provinsi Riau sudah mengeluarkan regulasi, yaitu Keputusan Gubernur Nomor 153 tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat Provinsi Riau.

"Tim koordinasi ini nantinya dari daerah-daerah dan kami dari provinsi akan mengkoordinir sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan rapat ini secara berkelanjutan. Minimal sekali sebulan untuk mengevaluasi, sehingga masing masing daerah bisa melaporkan upaya dalam penanganan ini," imbaunya.

Sementara, Kepala Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Yosef Dwi Irwan, menjelaskan, tujuan Rokor ini adalah membahas tentang Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2017. Inpres ini tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, juga permendagri no 41 tahun 2018.

Kemudian, kata Yosef, Rakor ini juga untuk memantapkan koordinasi dan komitmen bersama pemda provinsi, kabupaten/kota dalam mengoptimalkan pengawasan obat dan makanan yang paripurna dan berkelanjutan.

"Juga yang tak kalah penting repitilasi tim koordinasi baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung berjalannya tim tersebut untuk kerja yang optimal dan efisien," kata Yosef.

(CR1)