PEKANBARU- Menyikapi adanya keluhan dari kepala daerah di Riau terkait penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas). Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar bersama gubernur lainnya di Indonesia akan membahas permasalahan tersebut bersama dengan presiden. 

Sebelum itu, Gubri melalui asosiasi pemerintah provinsi akan melakukan rapat untuk membahas hal tersebut pada Januari mendatang. Setelah itu, pihaknya akan bertemu dengan presiden.

"Kebetulan saya juga pengurus asosiasi pemerintah provinsi. Kemarin di Solo bertemu dengan teman-teman Gubernur, dan sudah sepakat nanti kami bulan Januari rapat. Karena persoalan ini tidak bisa putus dengan menteri, tapi harus Presiden. Kalau kami berkeinginan nanti bertemu presiden," ujarnya.

Saat ditanyakan terkait keluhan Bupati Meranti M Adil yang menyebut penyaluran DBH belum merata, Gubri Syamsuar menyebut jika pembagian DBH dinilai masih kurang merata dan belum adil, sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing.

"Jadi bukan belum merata saja, kalau menurut saya itu belum secara adil dan sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing," sebutnya.

Apalagi menurut Gubri, potensi yang berkaitan dengan pendapatan negara berasal dari masing-masing daerah penghasil. 

"Harusnya sesuai dengan porsinya. Kalau merata tak mungkin juga, kan ada daerah yang hasilnya besar dan tidak," katanya. 

Namun, yang perlu dimaklumi lanjut Gubri, pendapatan negara ini tidak hanya untuk daerah penghasil. Namun daerah penghasil harus membantu daerah-daerah bukan penghasilan. 

"Karena kita ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi tidak mungkin daerah tak berhasil kita biarkan. Jadi harus ada subsidi silang," jelasnya.